Pesawaran (Netizenku.com): Maraknya pelaku pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Register 19 di wilayah Kabupaten Pesawaran yang kerap terjadi selama ini, berdampak pada terjadinya bencana banjir dan tanah longsong disetiap musim penghujan datang. Hal ini membuat gerah pihak eksekutif dan legislative, yang meminta aparat penegak hukum, agar dapat segera bertindak cepat dan tegas menangkap pelakunya.
\”Terkait maraknya illegal logging yang terjadi di Pesawaran, kita selaku pemerintah tidak akan tinggal diam. Kami akan segera menyikapinya dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, guna menindak pelakunya,\” ungkap Wakil Bupati Pesawaran Eriawan, disela-sela Paripurna Persetujuan dua Ranperda Pemilihan Kepala Desa dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Pesawaran Tahun 2019-2035, Selasa (26/2).
Diutarakan Eriawan, apa yang dilakukannya ini merupakan langkah pemerintah daearah dalam hal upaya meminimalisir terjadinya bencana banjir yang kerap terjadi selama ini akibat ulah pelaku illegal logging. “Ini sebenarnya kewenangan mereka aparat penegak hukum, tapi kami selaku pemerintah daearah sangat mendukung, sekali upaya aparat hukum untuk menuntaskan oknum-oknum yang melaksanakan illegal loging ini. Nanti kami akan koordinasi lebih intens dengan melibatkan camat kepala desa, minta kepada mereka untuk ikut mengawasi karena mereka yang punya wilayah di kawasan hutan itu seandainya terjadi pembalakan sebaiknya segera melaporkanya ke pihak penegak hukum yang ada agar segera dapat ditindak,\” tambahnya.
Pernyataan yang sama juga diungkapkan M Nasir selaku ketua DPRD Kabupaten Pesawaran. Pihaknya mengharapkan kepada aparat penegak hukum agar dapat bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku Illegal Logging yang merusak hutan kawasan di wilayah pesawaran. \”Kami minta untuk aparat terkait agar bertindak cepat tegas dengan didukung penung oleh masyarakat, karena illegal logging ini dampaknya sangat luar biasa karena didaearah kita ini selalu dihantui bencana banjir dan tanah longsor disetiap musim penghujan. Langkah DPRD meminta kepada pihak berwenang termasuk dinas kehutanan provisi segera turun tangan karena ini tanggung jawab mereka,\” pinta Nasir.(Soheh)
