Pesawaran (Netizenku.com): Sempat menghilang, Suprapto (47), Kepala Desa Kresno Widodo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, akhirnya ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan APBDes tahun anggaran 2019, dengan kerugaian keuangan negara atas pekerjaan pembangunan infrastruktur pada tahun tersebut sebesar Rp. 479.782.499,00.
Akibat buat dari perbuatannya, sang kades saat ini meringkuk di tahanan Polres Pesawaran dan bakal terancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.
“Kades Krisno Widodo ini kita tahan setelah cukup alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan laporan hasil audit perhitungan kerugaian keuangan negara pada pekerjaan pembangunan infrastruktur tahun 2019 dengan hasil temuan sebesar Rp. 479.782.499,00,” kata Kapolres AKBP Vero Aria Radmantyo,para rilisnya, Sabtu (4/9).
Dijelaskan Kapolres dari penahanan tersangka Kades ini barang bukti yang berhasil disita dan diamankan yaitu, nota nota pembelian batu belah dari CV. Berlian, -nota nota pembelian pasir dari TOKO BAROKAH dan APBDesa Tahun anggaran 2019 Desa Kreno Widodo berikut angggaran perubahannya serta Laporan Pertangungjawaban Tahun anggaran 2019 khusunya dalam bidang pembangunan.
“Modus kades ini, dirinya selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), seluruh kegiatan pembangunan yang ada di desa tersebut senilai Rp. 734.080.000, dari mulai seluruh pembangunan hingga proses pembelian bahan bahan material dan pembayaran upah tenaga kerja semuanya dilakukan oleh tersangka selaku Kepala Desa,” jelas Kapolres.
Seharusnya proses pembangunan dalam melakukan pembelian bahan bahan material dan pembayaran upah tenaga kerja tersebut dilakukan oleh saksi Suhardi selaku Kasi kesejahteraan yang juga merangkap selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam bidang pembangunan, yang dalam prosesnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) anggaran Dana Desa dengan meminta anggaran pembayaran kepada saksi Yanti Mandsari selaku Kaur Keuangan/Bendahara, namun hal tersebut tidak bisa dilaksanakan saksi selaku Kaur Keuangan/Bendahara karena uang Dana Desa tidak dipegang oleh Saksi Yanti.
Melainkan uang Dana Desa dipegang langsung oleh tersangka Kepala Desa, sehingga Tersangka yang secara langsung melaksanakan proses pembangunan dengan cara membelikan bahan material dan melakukan pembayaran terhadap upah tenaga kerja, namun anggaran yang dibayarkan oleh Tersangka tidak sesuai dengan apa yang telah dibuat dan ajukan oleh Suhardi selaku Ketua TPK berdasarkan Surat Permintaan Pembayaraan, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Tanda Bukti Pengeluaran Uang dan Bukti Pencairan SPP, yang telah disetujui oleh Tersangka selaku Kepala Desa atas pengeluaran kegiatan seluruh pembangunan sebesar Rp. 734.080.000,- yang ditetapkan dalam APBDesa.
“Kemudian tersangka menyuruh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Desa serta Kaur Keuangan/Bendahara untuk membuat Laporan Pertanggjawaban sesuai dengan apa yang telah dianggarankan dengan APBDes Kresno Widodo TA 2019, dengan membuat bukti,bukti permintaan pembayaran yang tidak sah dan lengkap, yang tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan oleh tersangka sehingga terjadinya selisih harga pembayaran yang menguntungkan diri sendiri,” ungkap Kapolres.
Setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Pesawaran lanjut Kapores, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dalam dalam pengelolaan keuangan desa Kresno Widodo TA 2019 khususnya dalam bidang pembangunan tersebut seperti adanya Kelebihan pembayaran belanja Bahan Material Paving Block, Semen, Batu Split, dan Kayu Bekisting dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019.
Kelebihan pembayaran belanja bahan material Pasir, Batu Belah dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019,Kelebihan pembayaran belanja bahan material Batu Belah dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019,Pengadaan Papan Kegiatan dan Prasasti yang tidak dibelanjakan dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019, Kelebihan Pembayaran Upah Tenaga Kerja dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019,Pembayaran Honor Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang tidak dibayar dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019, Kelebihan Pembayaran Sewa Wales dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019,Pajak (PPN + PPh) tidak disetor ke Kas Negara dalam seluruh pembangunan Desa Kresno Widodo Tahun Anggaran 2019.
“Tersangka melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman pidana pidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milmar rupiah),” tegasnya. (Soheh/len)
