Metro (Netizenku.com): Guna mengantisipasi penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro menggelar rapat paripurna yang memanfaatkan video teleconference, Selasa (7/4).
Ketua DPRD Kota Metro, Tondi MG Nasution, menjelaskan paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota akhir tahun anggaran 2019 tersebut, berlangsung di ruang sidang DPRD dan kantor Pemerintah Kota setempat.
“Dengan segala keterbatasan, hari ini LKPJ dengan situasi seperti ini harus tetap berjalan. Tadi sudah disampaikan, beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah daerah di tahun 2019. Silahkan nanti teman-teman fraksi menanggapinya seperti apa. Apakah memang sudah oke, atau masih ada yang kurang,” terang Tondi kepada media usai memimpin rapat paripurna di kantor DPRD setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Ahmad Kuseini, juga mengungkapkan bahwa paripurna teleconference kali ini dengan agenda mendengarkan laporan walikota.
“Setelah kita teleconference dengan pemerintah daerah, yang pertama kita ini mendengarkan dari pak wali cukup detail dan panjang. Setelah kita mendengarkan dan disajikan dalam bentuk tertulis juga, tentu besok juga kita pandangan fraksi masing-masing. Hari ini hanya sebatas mendengarkan LKPJ yang disampaikan Walikota. Banyak yang disampaikan, tentang program semasa 2019, intinya fokus pada penyampaian LKPJ,” ujarnya.
Sementara itu, dari Wali Kota dan Wakil Walikota Metro beserta jajarannya terlihat melakukan teleconference di kantor Pemerintah Kota setempat. Walikota, Achmad Pairin, membacakan secara rinci LKPJ yang disaksikan anggota legislatif melakukan video teleconference.
Target pendapatan Pemkot Metro di tahun anggaran 2019, setelah perubahan tertuang dalam APBD sebesar Rp905 miliar dapat direalisasikan sebesar Rp925 miliar atau mencapai sebesar 102,15 persen.
Untuk kontribusi dana perimbangan sangat mendominasi, yaitu mencapai 69,18 persen, sedangkan sisanya berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,03 persen, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 11,7 persen.
Hal itu terungkap pada Paripurna Laporan Pertangung Jawaban Keuangan 2019, melalui Teleconference di DPRD setempat.
Sementara untuk belanja daerah 2019, setelah dilakukan perubahan APBD ditetapkan sebesar Rp989 miliar yang dipergunakan untuk membiayai belanja tidak langsung dengan rincian sebesar Rp384 miliar, untuk belanja langsung sebesar Rp604 miliar.
“Dari target belanja yang ditetapkan tersebut, hingga 31 Desember 2019 dapat terealisasi Rp902 miliar atau sebesar 91,24 persen, sehingga terdapat penghematan sebesar Rp86 miliar atau sebesar 8,7 persen,” ucap Pairin melalui teleconference.
Realisasi belanja daerah untuk belanja tidak langsung adalah Rp335 miliar atau sebesar 87,34 persen, sedangkan realisasi belanja langsung adalah Rp566 miliar atau sebesar 93,73 persen dari target awal tahun pelaksanaan pembangunan.
“Secara umum, penyelengaraan pembangunan pada lingkup urusan wajib maupun urusan pilihan daerah, relatif telah menunjukkan hasil dan kemajuan yang positif,” tuturnya. (Rival/len)
