Bandarlampung (Netizenku.com): Angka perceraian yang merangkak naik setiap tahunnya menjadi problematika masyarakat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Salah satunya seperti di Desa Kampung Baru, Kec. Marga Punduh, Kab. Pesawaran.
Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Lely Handayani, mengungkapkan bahwa banyaknya warga yang berstatus menikah berada di ambang perceraian. Hal itu disebabkan mudahnya pengajukan gugatan perceraian melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN) desa setempat.
Padahal, tugas dan fungsi PPN hanyalah sebagai pencatat pernikahan saja. Di mana PPN tidak berhak atau berkewajiban memproses gugatan perceraian.
“Tentunya hal ini menjadi fenomena sosial tersendiri di masyarakat, yang memang status jenjang pendidikan terakhirnya banyak di tempuh pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sehingganya, masyarakat sangat minim akan informasi mengenai persiapan Pra-nikah maupun kehidupan setelah menikah,” jelas Lely, Kamis (20/2).
Diungkapkan Lely, menurut Sekretaris Desa Kampung Baru, Ajad Sudrajat, angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari ekonomi, perselingkuhan, bahkan faktor internal lainnya dalam rumah tangga.
PPN Desa Kampung Baru juga mengungkapkan hal serupa, realitas di masyarakat mengenai kepercayaan bahwa seorang PPN yang menikahkan pasangan calon suami istri juga mempunyai wewenang menceraikan pasangan suami istri, tentu hal ini juga membuat PPN kebingungan karena minimnya informasi mengenai proses berperkara di Pengadilan Agama.
Pasalnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang jelas mencantumkan salah satu wewenangnya yakni memutuskan perkara perceraian. Maka, PPN tidak mempunyai hak untuk menerima, memeriksa, bahkan memutuskan perkara perceraian.
Menurutnya hal ini menjadi momok tersendiri bagi sepasang suami istri untuk menjalani kehidupan pernikahan.
“Ini sangat kompleks, baik dari segi mental, materi, sosial, agama, dan cita-cita pernikahan yang tentu saja sudah harus tergambar oleh pasangan suami istri. Baik sebelum menjadi, atau bahkan telah berumah tangga,” jelasnya.
Oleh sebab itu, melalui KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) IAIN Metro Periode l Tahun 2020, dirinya mencoba memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di Dusun Sukatani melalui sosialisasi mengenai \”Kewenangan dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama\”.
Materi yang disampaikan antara lain mengenai wewenang Peradilan Agama dan Prosedur Berperkara di Pengadilan Agama. Sehingga dengan kegiatan tersebut masyarakat diharapkan memiliki kesadaran dan pengetahuan lebih terkait persoalan pernikahan ini. (Red)
