Pesawaran (Netizenku.com): Anggota DPD RI Komisi VI Dapil Lampung, Abdul Hakim, Minggu (30/7/2023) menemui langsung ahli waris dan tokoh adat Tanjung Kemala Desa Taman Sari Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Pertemuan yang difasilitasi Kepala Desa Taman Sari Fabian Jaya, yang juga dihadiri ratusan warga ini guna mendengarkan secara langsung cerita sejarah dari ahli waris dan tokoh adat setempat tentang asal muasal lahan perkebunan karet Tanjung Kemala yang sejak puluhan tahun dikuasai pihak PTPN .
Dalam pertemuan tersebut Abdul Hakim berjanji akan terus membantu dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, dan berharap jeritan masyarakat ini bisa didengar oleh Presiden Ripublik Indonesia Joko Widodo.
“Saya berharap seluruh pihak yang berkompeten bisa membantu menyelesaikan perosalan ini dengan secepat-cepatnya dari pada mengulurnya, karena jika tidak segera terselesaikan bisa menjadi persoalan yang panjang. Kita juga minta kepada presiden bisa ikut mendengarkan perosalan ini, bisa mendengar jeritan rakyat di sini,” ungkapnya.
Meskipun terkait polemik ini pihaknya sudah mendengarkan secara langsung bahwa berdasarkan keterangan dari kepala BPN Pesawaran, lahan dengan luas 329 hektar ini tidak memliki sertifikat HGU. Yang artinya lahan ini besar kemungkinan memang milik masyarakat dan tanah adat.
“Terkait masalah ini,saya akan terus memantau dan memperjuangkan hak-hak masyarakat seperti dalam pembuatan surat sporadik dan sebagainya, kemudian sebaliknya jika pihak PTPN juga akan memperjuangkam haknya secara hukum silahkan. Saya kira itu hak masing-masing yang mempunyai haknya, tentunya saya selaku legislator akan memastikan semuanya akan berjalan dengan tertib dan baik tidak ada apa-apa, silahkan saja masing-masing pihak untuk memperjuangkan haknya, saya di sini akan mengawasi pelaksanaan berikutnya seperti apa BPN atau pihak terkait merespon dengan persoalan ini,” ucapnya.
Untuk itu lanjut dia, mengenai hal ini masyarakat ahli waris dan tokoh adat bisa segera menyiapkan dokumen-dokumen sebagai data pendukung bukti bahwa mereka adalah pemilik lahan tersebut .
“Dokumen sudah mereka persiapkan semuanya, ditulis diatas materai, harapan saya lanjutkan saja proses itu, juga masyarakat yang akan mengurus surat sporadik dilanjutkan saja masing-masing pihak yang merasa memiliki hak di lahan 329 ini tentu ini adalah negara hukum negara yang bisa menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Sementara itu Fabian Jaya mewakili masyarakat dalam pertemuan tersebut berharap kepada Abdul Hakim bisa mengawal persoalan ini hingga tuntas.
“Harapan kami Bapak Abdul Hakim bisa berkeliling bisa melihat lahan yang ada, karena ada situs di perkebunan karet ini, sebagai data penguat bahwa lahan ini milik masyarakat dan tokoh adat,” ucapnya.
Terkait lahan ini Fabian mengutaran saat ini pihaknya sedang mengupayakan pembuatan surat sporadik untuk lahan perkebunan karet tersebut.
“Saat ini kami sedang membuat persyaratan sporadik, harapan kami bapak bisa mengawalnya dari surat sporadik hingga menjadi sertifikat, karena lahan ini punya pemiliknya,” harapnya. (Soheh/Len)
