Data BPS menunjukkan lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran tertinggi di Lampung dengan TPT mencapai 7,16%. Kondisi ini menegaskan urgensi Program Corporate Goes to School yang digagas Pemprov Lampung bersama Forum CSR Lampung untuk menjembatani kesenjangan kompetensi dan memperkuat link and match dengan dunia industri.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Lampung per Agustus 2025 tercatat 4,21%, sedikit naik dibanding 2024. Namun yang lebih mencolok, TPT lulusan SMK mencapai 7,16%, menempatkannya sebagai kelompok pendidikan dengan pengangguran tertinggi di provinsi ini. Angka tersebut kembali menguatkan gambaran umum bahwa lulusan vokasi masih menghadapi tantangan besar dalam penyerapan tenaga kerja.
Kondisi ini juga sejalan dengan pernyataan Apindo Lampung yang menyebut banyak perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja terampil yang siap pakai. Mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri, baik dari sisi kemampuan teknis, pengalaman praktik, maupun soft skills masih menjadi kendala utama.
Di tengah situasi itu, kerja sama Pemerintah Provinsi Lampung dan Forum CSR Lampung melalui program Corporate Goes to School menjadi harapan baru bagi revitalisasi pendidikan vokasi. Program yang akan berjalan mulai Januari 2026 ini dirancang untuk menghadirkan praktisi industri langsung ke sekolah-sekolah kejuruan, memperkuat pembelajaran praktis serta membuka akses magang dan peluang rekrutmen sejak dini.
Sedikitnya 25 perusahaan telah menyatakan komitmen bergabung, mulai dari sektor manufaktur, energi, perkebunan, logistik, telekomunikasi, hingga perhotelan. Dengan cakupan industri yang luas, siswa SMK akan berhadapan langsung dengan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar kerja.
Selain peningkatan keterampilan, Forum CSR Lampung juga akan mendukung perbaikan fasilitas dan peralatan praktik bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Infrastruktur pelatihan seperti laboratorium teknik, bengkel mesin, hingga ruang praktik digital menjadi prioritas agar kualitas pelatihan meningkat sejalan dengan kebutuhan industri.
Namun, keberhasilan program tidak berada di zona otomatis. Tanpa pola magang yang terukur, evaluasi kompetensi yang konsisten, serta peluang konversi magang menjadi rekrutmen tetap, inisiatif ini dapat kehilangan dampak jangka panjangnya. Karena itu, Pemprov Lampung menegaskan perlunya pemantauan berkala terhadap hasil program, termasuk capaian jumlah siswa yang terserap industri.
Meski demikian, dengan tingginya TPT lulusan SMK dan tantangan ketenagakerjaan yang semakin kompleks, kolaborasi Pemprov–Forum CSR Lampung menjadi titik penting untuk memperbaiki ekosistem tenaga kerja muda. Jika berjalan efektif, Lampung berpotensi menekan pengangguran vokasi dalam beberapa tahun ke depan dan memperkuat fondasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan kompetitif.***
