Lampung Timur (Netizenku.com): Wakil Ketua DPRD Lampung Timur, Akmal Fatoni, berharap kepada pemerintah kabupaten melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar tidak melakukan efisiensi anggaran terhadap program atau kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat petani.
Saat ini pemerintah sedang menyisir anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah guna keperluan penanganan Covid-19. Menurut informasi yang disampaikan TAPD Kabupaten Lamtim, saat dengar pendapat, saat ini ada sekitar 56 miliar dana yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.
\”Maka kita berharap agar efisiensi atau penyisiran anggaran yang dilakukan bukan anggaran dari kegiatan yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
Dalam hal penataan atau efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh TAPD kabupaten Lamtim harus dapat memilah mana kegiatan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat,\” ujarnya.
Dilanjutkannya, misalnya seperti kegiatan bantuan atau kegiatan lainnya yang ada di Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Rata-rata kegiatan yang ada pada OPD tersebut merupakan program kegiatan yang memang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
\”Kalau anggaran kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut dilakukan efisiensi atau menghapus atau mengalihkan anggarannya maka akan sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat langsung,\” imbuhnya.
Dikatakannya, kalau bantuan untuk para petani dialihkan, maka tidak menutup kemungkinan hasil pertanian atau peternakan yang ada di Lamtim akan menurun. Harus juga dipahami bahwa benteng terakhir dalam ketahanan pangan di pasca Covid-19 adalah para petani yang ada.
Masih dikatakannya, selain itu pihaknya juga berharap agar anggaran insentif para petugas kesehatan atau para tenaga medis, Kamtibmas (Polri dan TNI serta relawan khusus) agar dapat ditambah, karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19.
\”Namun, yang tidak kalah penting kita ingatkan kepada para pemegang kekuasaan atau pemerintah yang ada, agar dalam penyaluran bantuan yang akan dilakukan agar tidak tumpang tindih. Karena kita ketahui bersama bantuan yang akan diberikan ada anggaran dari Pemda Lamtim dan Dana Desa dengan tujuan yang sama. Jangan sampai niat yang baik yang akan dilakukan oleh pemerintah malah membuat kisruh di tengah-tengah masyarakat,\” ungkapnya. (Nainggolan/len)
