Pemprov Siapkan Alat Kontrol Keuangan Daerah

Redaksi

Kamis, 25 Oktober 2018 - 15:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bandarlampung (Netizenku.com): Salah satu kegunaan dari E-Planing dan E-Budgeting adalah untuk mengontrol penggunaan dan pengelolaan keuangan. Hal ini diperlukan karena mengingat pengelolaan selama ini masih berjalan secara parsial atau terpisah-pisah.

Untuk mencegah hal tersebut kembali terulang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan mempersiapkan alat untuk sistem kontrol keuangan daerah.

\”Sering kita temukan program yang sebelumnya tidak ada, tiba-tiba ada. Hal ini yang tidak kita inginkan, dengan adanya sistem ini, tentunya semua jenis pengelolaan keuangan akan terintegrasi dan lebih terkontrol,\” ungkap Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Lampung, Minhairin, Kamis (25/10).

Baca Juga  Bunda Eva Siapkan 5 Sumur Bor untuk Atasi Kekeringan, Tahun Depan Tambah 50 Titik

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia juga mengungkapkan, untuk kontrol pengelolaan keuangan nantinya akan dibuat terkoneksi dengan kabupaten/kota. \”Ya nanti akan terkoneksi dengan kabupaten/kota. Kita sedang mempersiapkan alatnya. Jadi kedepan, semuanya akan terkontrol oleh pemerintah provinsi,\” ungkapnya.

Masih menurut Minhairin, pihaknya menargetkan sistem ini akan bisa terlaksana pada tahun 2020. \”Sekarang masih dipersiapkan alat-alatnya. Kita akan menggunakan APBD 2019. Alat ini mahal harganya, jika kita ingin membeli secara komplit bisa mencapai Rp.32 miliar,\” ujarnya.

Baca Juga  Mikdar Ilyas Dorong Pengawasan Beras Premium untuk Lindungi Konsumen

Ia mengatakan, dengan target 2020 terlaksana, bukan berarti pengawasan saat ini tidak berjalan. \” Pengawasan masih tetap berjalan, namun agak lambat. Kita butuh alat yang canggih dan ruangan khusus yang juga kedap suara,\” pungkasnya. (Aby)

Berita Terkait

Pemprov Lampung Komitmen Selesaikan Konflik Agraria yang Berlarut-larut
Gubernur Lampung Minta Pemerintah Pusat Percepat Penataan HGU dan Hutan Register
DPRD Lampung Minta Sidak Peredaran Beras Usai Temuan 25 Merek Bermasalah
Antrean Solar Meluas, DPRD Lampung Dorong Pembentukan Satgas Awasi Penyaluran BBM Subsidi
Lampung Mulai Bangun Ekosistem Bioetanol untuk Perkuat Ketahanan Energi Nasional
Mikdar Ilyas Dorong Pengawasan Beras Premium untuk Lindungi Konsumen
Antrean Solar Meluas, DPRD Lampung Dorong Penambahan Kuota BBM Bersubsidi
Gubernur Mirza: Pemimpin Harus Pahami Pasal 33 UUD 1945 untuk Sejahterakan Rakyat

Berita Terkait

Rabu, 16 September 2026 - 12:11 WIB

Kejari Lampung Selatan Tetapkan Yayasan Bussaina sebagai Wali Sah Delapan Anak

Jumat, 11 September 2026 - 15:04 WIB

Zulkifli Hasan Pastikan Bantuan Pangan Beras Berlanjut hingga Akhir 2026

Selasa, 8 September 2026 - 12:25 WIB

32.415 Warga Lampung Selatan Terdampak Erupsi Anak Krakatau

Minggu, 6 September 2026 - 19:14 WIB

Mendes PDT Soroti Kebun Anggur BUMDes Merak Berseri di Lampung Selatan

Minggu, 6 September 2026 - 18:38 WIB

Komisi X DPR RI Dorong Revitalisasi Sekolah dan Penyelesaian Status Guru PPPK

Minggu, 6 September 2026 - 18:21 WIB

Komisi X DPR RI Dorong Pemerataan Sarana Pendidikan melalui Program Revitalisasi Sekolah

Minggu, 6 September 2026 - 18:18 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Meningkat, Pemkab Lampung Selatan Siapkan Langkah Antisipasi

Minggu, 6 September 2026 - 18:16 WIB

Gunung Anak Krakatau Level III, Pemkab Lampung Selatan Imbau Warga Tetap Tenang dan Waspada

Berita Terbaru