Pemerintah Provinsi Lampung menggandeng pemerintah kabupaten/kota dan Kodam XXI/Radin Inten untuk mempercepat pembangunan desa melalui Program Desaku Maju, terutama dalam peningkatan infrastruktur jalan.
Lampung (Netizenku.com): Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Sinergi Pembangunan Daerah dalam Mendukung Program Desaku Maju di Provinsi Lampung, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (21/8/2026).
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, kesepakatan tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen kerja sama, melainkan bentuk penyatuan komitmen antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan TNI untuk mempercepat pembangunan desa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya memandang pertemuan hari ini bukan sekadar sebagai penandatanganan dokumen kerja sama. Lebih dari itu, hari ini kita sedang menyatukan komitmen dan menyamakan langkah antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta Kodam XXI/Radin Inten untuk bergerak dalam satu arah, yaitu membangun desa-desa di Provinsi Lampung,” ujar Mirza.
Ia menjelaskan, infrastruktur jalan masih menjadi salah satu persoalan utama pembangunan di Lampung. Dari total panjang jalan provinsi sekitar 1.695 kilometer, kondisi jalan mantap baru mencapai sekitar 76 persen. Artinya, masih terdapat sekitar 24 persen jalan yang membutuhkan penanganan.
Untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi yang belum mantap, dibutuhkan anggaran sekitar Rp4,7 triliun.
“Kalau kita hitung kebutuhan anggarannya, untuk memperbaiki seluruh jalan provinsi yang belum mantap diperlukan sekitar Rp4,7 triliun,” katanya.
Menurut Mirza, tantangan lebih besar justru terdapat pada kondisi jalan kabupaten dan desa. Berbagai persoalan, mulai dari kendaraan bermuatan lebih atau over dimension over loading (ODOL) hingga konstruksi jalan yang kurang memadai, turut memengaruhi kualitas infrastruktur.
Karena itu, ia menilai diperlukan terobosan dan pola kerja sama baru agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan lebih efisien tanpa mengabaikan kualitas.
Mirza menyebut keterlibatan Kodam XXI/Radin Inten menjadi salah satu langkah strategis untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut. Melalui program Karya Bakti TNI, Kodam diharapkan dapat membantu pemerintah kabupaten memperbaiki jalan-jalan desa dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat.
“Kita ingin menciptakan pembangunan yang lebih murah, lebih panjang jangkauannya, dan lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan harus diukur dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat, terutama dalam mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan petani.
“Saya ingin ketika kita datang ke desa-desa di Provinsi Lampung, yang kita lihat adalah masyarakat yang tersenyum. Petani tersenyum karena panen padinya baik. Petani jagung tersenyum karena hasil panennya baik. Petani singkong tersenyum karena produksinya baik dan mendapatkan harga yang layak,” kata Mirza.
Selain pembangunan infrastruktur jalan, Program Desaku Maju juga mencakup penguatan sektor pertanian melalui pemanfaatan Pupuk Hayati Cair (PHC). Mirza meminta dukungan para bupati dan wali kota agar program tersebut dapat diterapkan lebih luas.
Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan pemanfaatan PHC dapat menjangkau seluruh petani di daerah tersebut. Dengan luas lahan pertanian sekitar 1,8 juta hektare, dukungan terhadap penggunaan pupuk hayati diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi.
Pemprov Lampung juga menyiapkan bantuan mesin pengering hasil pertanian atau bed dryer untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk pertanian.
Di bidang sumber daya manusia, pemerintah provinsi mendorong pelatihan vokasi bagi penduduk desa usia produktif, khususnya mereka yang belum memiliki keterampilan khusus. Pelatihan tersebut diharapkan membuka peluang kerja maupun usaha mandiri.
Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi juga menjadi bagian dari program tersebut untuk memperkuat perekonomian masyarakat desa.
“Jadi, fokus Pemerintah Provinsi Lampung ada di desa,” tegasnya.
Mirza berharap kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan Program Desaku Maju. Ia menegaskan, kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota bukan untuk mengambil alih kewenangan, melainkan memperkuat kapasitas daerah dalam menyelesaikan persoalan pembangunan.
“Sinergi ini bukan untuk mengambil alih tugas para Bupati dan pemerintah daerah. Justru sebaliknya, sinergi ini bertujuan memperkuat kapasitas pemerintah daerah agar kita dapat mencapai tujuan yang sama dengan lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan Pangdam XXI/Radin Inten beserta jajaran, para kepala daerah, dan seluruh pihak yang terlibat dalam Program Desaku Maju.
Mirza optimistis, kolaborasi pemerintah daerah, TNI, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan desa secara lebih efisien dan tepat sasaran.
Penandatanganan kesepakatan bersama diawali oleh para bupati dan wali kota, kemudian dilanjutkan Gubernur Lampung dan Pangdam XXI/Radin Inten Mayjen TNI Kristomei Sianturi.
Kegiatan tersebut disaksikan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung Nugroho Heru Wibowo, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Agus Setiyawan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan. (*)
