Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan sejumlah persoalan daerah, khususnya terkait agraria dan pertanahan, kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2027.
Lampung (Netizenku.com): Masukan tersebut disampaikan saat menerima kunjungan kerja Baleg DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Gubernur yang akrab disapa Mirza mengapresiasi dipilihnya Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah tujuan kunjungan kerja Baleg DPR RI. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan regulasi yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mirza menegaskan, pembentukan undang-undang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena itu, regulasi yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjadi landasan pelaksanaan pembangunan.
Ia menilai Prolegnas memiliki peran strategis sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang agar berjalan terarah, terukur, dan sesuai kebutuhan bangsa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah bidang agraria dan pertanahan. Mirza menilai regulasi yang ada perlu terus dievaluasi agar mampu menjawab dinamika ekonomi serta berbagai persoalan pertanahan yang berkembang di daerah.
Karena itu, ia berharap penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat daerah sekaligus mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung beserta jajaran atas sambutan dan fasilitasi selama kunjungan kerja.
Bob menegaskan, penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2027 harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, pembentukan undang-undang tidak sekadar melengkapi sistem hukum atau memenuhi kebutuhan administratif, tetapi harus mampu menghadirkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan.
Menanggapi masukan terkait persoalan agraria, Bob menyebut DPR RI telah menyelesaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria.
Ia menjelaskan, regulasi tersebut diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan. Pengaturan reforma agraria, lanjutnya, bukan untuk menghambat investasi, melainkan memberikan kepastian hukum bagi kegiatan usaha sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan lahan.
Bob berharap berbagai masukan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung dapat menjadi bahan pertimbangan Baleg DPR RI dalam penyusunan RUU Prioritas Tahun 2027.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Lampung, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, Rektor Universitas Muhammadiyah Lampung, Wakil Rektor Universitas Lampung, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya.








