Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan ekosistem usaha untuk mempersiapkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Lampung agar mampu menembus pasar internasional.
Lampung (Netizenku.com): Menurut Jihan, upaya meningkatkan daya saing UMKM tidak cukup hanya melalui perbaikan kualitas produk. Pelaku usaha juga perlu memiliki pola pikir global, akses pasar dan pembiayaan, memenuhi standar internasional, serta menjaga kapasitas produksi secara konsisten.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menjadi panelis dalam Junior Chamber International (JCI) Batavia x SMESCO UMKM Business Summit 2026 di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (29/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Jihan mengatakan, tantangan utama UMKM memasuki pasar internasional bukan terletak pada ketersediaan produk, melainkan kesiapan pelaku usaha memenuhi kebutuhan dan standar pasar global.
Ia menilai banyak produk UMKM Indonesia memiliki kualitas, cita rasa, dan desain yang mampu bersaing dengan produk luar negeri. Namun, potensi tersebut harus diikuti perubahan orientasi bisnis agar pelaku usaha tidak hanya bergantung pada pasar domestik.
“Yang menjadi tantangan kita bersama adalah bagaimana UMKM ini memiliki mindset global. Hari ini banyak UMKM yang masih berpikir yang penting bisa jualan dan ada yang membeli, tetapi belum bergeser ke arah pasar global,” ujarnya.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mulai memperluas pendekatan pembinaan UMKM. Jika sebelumnya dukungan lebih banyak diarahkan pada pelatihan, peningkatan kualitas kemasan, dan pengembangan produk, kini pemerintah juga perlu berperan membuka akses pasar dan mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli.
Salah satu upaya tersebut disiapkan melalui Lampung Economic Investment Forum (LEIF), yang dirancang menjadi wadah pertemuan industri dan UMKM dengan pasar global.
Melalui forum ini, Pemprov Lampung berharap terbuka peluang kerja sama antarpelaku usaha (business-to-business) sekaligus memperkuat kemitraan pemerintah dengan dunia usaha (government-to-business).
“Pendekatannya harus bergeser menjadi market enabler. Kita tidak cukup hanya melatih UMKM, tetapi juga harus membantu menyiapkan pasarnya agar produk mereka benar-benar bisa terserap,” katanya.
Jihan menyebut Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekspor. Selain berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, Lampung juga didukung infrastruktur transportasi dan berbagai komoditas unggulan, seperti singkong, jagung, gula, dan kopi yang telah menjangkau pasar internasional.
Meski demikian, ia menilai ekspor Lampung masih perlu didorong ke arah produk bernilai tambah. Sebab, sebagian komoditas masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah atau melalui proses pengolahan terbatas.
Salah satu contohnya adalah kopi Lampung yang masih banyak diekspor dalam bentuk green bean. Padahal, pengolahan menjadi roasted bean, kopi bubuk, hingga produk siap jual dalam kemasan dapat meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut.
“Potensi komoditas kita sangat besar. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi, sehingga produk yang kita ekspor bukan hanya bahan mentah, tetapi juga produk olahan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat,” jelasnya.
Selain hilirisasi, Jihan menekankan pentingnya kemudahan akses bagi UMKM terhadap berbagai kebutuhan usaha, mulai dari pembiayaan, standar dan sertifikasi, hingga informasi pasar.
Fasilitas pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta pemenuhan perizinan dan sertifikasi halal maupun BPOM, perlu disosialisasikan secara lebih luas agar dapat dimanfaatkan pelaku usaha.
Menurutnya, pasar ekspor juga menuntut konsistensi kualitas dan kemampuan produksi dalam jumlah besar. Karena itu, UMKM harus dipersiapkan agar mampu memenuhi pesanan sekaligus menjaga kesinambungan pasokan.
“Pemerintah perlu menata akses dari hulu hingga hilir, mulai dari standar, pembiayaan, pasar, sampai informasi. UMKM juga harus disiapkan agar berani meningkatkan kuantitas produksi dan menjaga kualitas secara konsisten,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Jihan turut memaparkan rencana pengembangan program Desa Ekspor yang ditargetkan mulai diimplementasikan pada 2027.
Saat ini, Pemprov Lampung tengah melakukan sosialisasi sekaligus mengidentifikasi potensi komoditas dan desa yang dinilai siap dikembangkan sebagai basis kegiatan ekspor.
Jihan mengungkapkan, sejumlah desa di Lampung sebenarnya telah memiliki pelaku usaha yang mampu memasarkan produknya ke luar negeri. Namun, aktivitas tersebut masih banyak dilakukan secara individual dan belum terorganisasi melalui kelembagaan ekonomi desa.
Melalui program Desa Ekspor, pemerintah ingin membangun ekosistem usaha yang lebih terintegrasi dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), koperasi, serta masyarakat setempat.
Ia mencontohkan komoditas rajungan dari salah satu desa di Lampung yang telah berhasil menembus pasar luar negeri. Potensi tersebut perlu diperkuat melalui pengorganisasian produksi, pemenuhan administrasi ekspor, dan pengelolaan pasokan agar mampu memenuhi permintaan secara berkelanjutan.
“Bagaimana pelaku usaha yang selama ini bergerak sendiri bisa kita organisasikan dalam satu ekosistem di tingkat desa, misalnya melalui BUMDes atau koperasi. Dengan begitu, manfaat ekonomi bisa melibatkan lebih banyak masyarakat dan modelnya dapat diterapkan di desa lain sesuai potensi masing-masing,” ungkapnya.
Jihan berharap program Desa Ekspor dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat hilirisasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperluas keterlibatan masyarakat dalam rantai perdagangan internasional.
Ia menegaskan, pengembangan UMKM berorientasi ekspor membutuhkan kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Dengan ekosistem usaha yang terbangun mulai dari tingkat desa hingga pasar internasional, komoditas unggulan Lampung diharapkan tidak hanya dipasarkan sebagai bahan baku, tetapi juga berkembang menjadi produk olahan bernilai tambah yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah. (*)
