Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendesak pemerintah segera menertibkan aktivitas pengerukan bukit di Bandar Lampung yang tidak mengantongi izin. Langkah tegas diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan risiko bencana yang dapat merugikan masyarakat.
Lampung (Netizenku.com): Mikdar menegaskan, pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus berkoordinasi dalam menangani persoalan tersebut, bukan saling melempar tanggung jawab terkait kewenangan perizinan.
“Kalau memang menjadi ranah dinas terkait di Pemerintah Provinsi Lampung, kita dorong supaya dilakukan tindakan. Kalau tidak berizin, harus ditertibkan, dihentikan, bahkan ditutup. Jangan dibiarkan,” kata Mikdar, Rabu (28/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyayangkan apabila Pemerintah Kota Bandar Lampung menganggap persoalan pengerukan perbukitan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurutnya, pembagian kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penanganan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan.
Mikdar juga meminta instansi terkait memastikan setiap kegiatan pengerukan memenuhi ketentuan perizinan dan mempertimbangkan dampak ekologis. Kajian harus mencakup potensi banjir, tanah longsor, serta gangguan terhadap sumber air.
Ia mengingatkan, kerusakan kawasan perbukitan dapat berdampak hingga ke permukiman warga, terutama ketika intensitas hujan meningkat. Karena itu, pemerintah diminta melakukan langkah pencegahan sebelum dampak lingkungan berkembang menjadi bencana.
“Kalau memang tidak boleh dikeruk karena berdampak terhadap lingkungan, kita minta segera ditertibkan. Jangan ragu-ragu, karena dampaknya bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Mikdar menilai, aktivitas pengerukan yang tidak memenuhi ketentuan harus dihentikan sesuai aturan. Sebaliknya, kegiatan yang memenuhi persyaratan tetap harus diawasi agar tidak mengabaikan keselamatan masyarakat dan daya dukung lingkungan.
Ia menekankan, pemerintah tidak boleh menunggu sampai kerusakan terjadi untuk mengambil tindakan. Kejelasan kewenangan dan koordinasi antarpemerintah menjadi kunci agar penanganan pengerukan bukit berjalan efektif.
“Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari siapa yang bertanggung jawab setelah banjir, longsor, atau kerusakan sumber air terjadi. Sebab, ketika bukit sudah telanjur terkikis dan bencana datang, masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya,” pungkasnya. (*)
