Sekda Tubaba Tekankan Ketelitian Belanja Hibah dalam Penyusunan APBD 2027

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) mulai mematangkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama adalah perencanaan belanja hibah agar pengalokasiannya tepat sasaran, sesuai ketentuan, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, khususnya terkait belanja hibah, yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Kantor Bupati Kabupaten Tubaba, Panaragan, Jumat (11/9/2026).

Rakor tersebut menjadi bagian penting dari tahapan koordinasi Pemerintah Kabupaten Tubaba dalam mempersiapkan penyusunan APBD 2027. Melalui koordinasi tersebut, proses penganggaran diharapkan dapat berjalan secara terarah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Iwan Mursalin menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran belanja hibah membutuhkan kecermatan serta kehati-hatian. Setiap usulan hibah, kata dia, harus melalui proses verifikasi dan kajian sesuai ketentuan yang berlaku.

“Penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk dalam belanja hibah, setiap usulan harus memiliki dasar yang jelas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” ujar Iwan Mursalin.

Sekda meminta perangkat daerah terkait, dapat memperkuat koordinasi dan memastikan seluruh usulan yang masuk telah memenuhi persyaratan, baik secara administratif maupun substansial.

“Langkah ini penting, untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD dapat dilaksanakan secara efektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia.

Menurut Iwan, penyusunan APBD tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan anggaran. Lebih dari itu, setiap alokasi belanja harus ditempatkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.

“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang kita susun benar-benar memberikan manfaat dan mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Tubaba,” tambahnya.

Rakor tersebut sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan persepsi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Khusus untuk belanja hibah, kesamaan pemahaman diperlukan agar setiap tahapan perencanaan dapat dilakukan secara akuntabel, efektif, dan tetap sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.(*)

Editor : Arie