Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal berkomitmen menjadikan Lampung anti jalan berlubang. Upaya tersebut diimplementasikan melalui pergeseran kebijakan pembangunan infrastruktur di tahun 2025.
(Netizenku.com): Kebijakan yang dipaparkan Gubernur Mirza pada kaleidoskop pembangunan Lampung 2025 yang digelar di Mahan Agung tersebut, sangat bertolak belakang dengan kebijakan pembangunan infrastruktur periode pemerintahan sebelumnya.
“Ada yang perlu disesuaikan,” ungkapnya, di hadapan pimpinan organisasi jurnalis dan media serta insan pers di Lampung, Minggu (28 Desember 2025).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Evaluasi Jalan Rusak, Mengapa Jalan Bagus Malah Banyak di Kebun?
Sebagai latar belakang narasi, Gubernur Mirza mengulas kembali merebaknya protes jalan rusak di Lampung. Isu ini viral pada tahun 2023 lalu, hingga menyedot perhatian Presiden Jokowi.
“Dimana-mana orang bilang jalan di Lampung banyak yang rusak parah,” tutur Gubernur Mirza. Ketika dirinya bersama Jihan Nurlela didapuk menjadi pasangan kepala daerah di Lampung, isu jalan rusak tersebut sempat mereka koordinasikan ke pemerintah pusat.
“Orang pusat buka data. Ternyata jumlah jalan mantap di Lampung, maksudnya jalan yang dalam kondisi baik, berada di atas rata-rata nasional. Jalan mantap di Lampung tercatat 77 persen. Angka ini di atas rata-rata jalan mantap se-Indonesia yang cuma 75 persen. Nah lho, kok bisa begitu?” ujarnya.
Setelah ditelisik, imbuh Gubernur Mirza, ternyata sebelumnya ada banyak jalan bagus dan mulus yang dibangun di daerah perkebunan tapi sedikit populasi penduduk.
“Itu dilakukan karena orientasi kebijakan yang dipakai pembangunan infrastruktur harus dapat menunjang pertumbuhan ekonomi. Dan itu dilihat dari keberadaan potensi wilayah perkebunan. Maka anggaran ratusan miliar digelontorkan untuk membangun jalan yang panjang dan jauh ke dalam,” urainya.
Di daerah tersebut memang menjadi kawasan perkebunan, sambung Gubernur Mirza, tapi sedikit jumlah populasi penduduknya. Sementara ada daerah yang padat penduduk. Bahkan populasinya hingga 700 ribu jiwa. Setiap saat mereka mesti berinteraksi dengan kondisi jalan rusak.
“Tak heran kalau kemudian tingkat noise-nya tinggi. Warga di beberapa daerah yang merasakan jalan rusak mengeluh,” kata Gubernur Mirza.
Prioritas Baru, Bangun Jalan di Daerah Padat Penduduk
Beranjak dari fenomena tersebut, Gubernur Mirza berpendapat, hendaknya pembangunan infrastruktur tidak semata memperhatikan faktor ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan fungsi sosial.
“Membangun infrastruktur jalan di daerah perkebunan itu mahal. Berbiaya tinggi. Karena harus mendatangkan material. Sedangkan anggaran ratusan miliar itu kalau dibangunkan jalan bisa menghubungkan Pringsewu sampai ke Lampung Utara yang populasi pendudukanya lebih besar,” urainya.
Untuk itu sejak 2025 hingga 2027 mendatang Gubernur Mirza akan lebih memprioritaskan pembangunan jalan yang melintas di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.
“Itu sudah direalisasikan di tahun ini. Dengan anggaran Rp400 miliar yang merupakan anggaran pembangunan infrastruktur terkecil selama 5 tahun terakhir, kita sudah membangun jalan yang mampu mendatangkan manfaat bagi tidak kurang 5 juta orang,” jelasnya.
Lampung Anti Jalan Berlubang
Gubernur Mirza juga mengutarakan, menjadi harapan semua pihak Lampung memiliki ruas jalan yang memadai. Namun untuk membuat seluruh jalan provinsi menjadi mulus dibutuhkan anggaran Rp4 triliun. Lantaran keterbatasan anggaran, siasat lain mesti dijalankan.
“Warga itu mengeluh kalau lihat jalan berlubang. Nah, kita tambal semua jalan berlubang. Ini kita lakukan karena menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah,” katanya.
“Dengan alokasi anggaran Rp50 miliar yang kita siapkan, memang belum bisa membikin semua jalan provinsi mulus. Tapi setidaknya sampai saat ini hampir 80 persen jalan provinsi sudah tidak berlubang lagi,” lanjut Gubernur Mirza.
Langkah tersebut, imbuhnya, tidak hanya membuat warga senang. Tetapi juga ikut mendatangkan manfaat bagi anggaran daerah.
“Kalau kita hitung, kualitas setiap jalan akan menurun hingga 8 persen dalam setahun. Melalui upaya tidak ada jalan berlubang, ternyata tingkat penurunan kualitas jalan bisa ditekan hingga 4 persen saja. Itu berarti kita sudah berhemat Rp100 miliar per tahun untuk anggaran perawatan kerusakan jalan,” pungkas Gubernur Mirza. (*)
