Bandarlampung (Netizenku.com): Kepala Tim Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Provinsi Lampung Arry Priyanto, memaparkan perkembangan penggunaan QRIS di Lampung hingga perkembangan kinerja sistem pembayaran.
“Sampai dengan posisi Maret 2024 pengguna QRIS sudah mencapai 1.188 ribu atau tumbuh 3,43 persen dibanding Desember 2023,”ujar Arry saat pertemuan Bank Indonesia Bersama Media (BBM) membahas Strategi Penguatan Permintaan Domestik di Tengah Ketidakpastian Global di Bukit Randu Resto pada Rabu, 8 Mei 2024.
Arry melanjutkan, dari sisi transaksi QRIS hingga Maret 2024 meningkat hingga 168,3 persen dengan perkembangan jumlah merchant QRIS di Lampung sudah mencapai 531 ribu posisi April 2024.
Sebaran merchant QRIS sebagian besar di Bandar Lampung mencapai 49 persen, diikuti Lampung Tengah 10 persen, Lampung Selatan 9 persen dan Metro 6 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kinerja Sistem Sistem Pembayaran Tetap Tumbuh Kuat
Arry melanjutkan, dilihat transaksi SP Secara Nasional pada TW-I 2024 tumbuh lebih kuat. Dengan nominal Transaksi BI-RTGS meningkat 6,62% (yoy) mencapai Rp42.005,48 triliun, Volume transaksi QRIS tumbuh akseleratif 160% (yoy), didukung jumlah pengguna mencapai 48,12 juta dan jumlah merchant 31,6 juta.
Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM/D turun sebesar 3,80% (yoy) sehingga mencapai Rp1.831,77 triliun. Nominal kartu kredit masih meningkat 7,71% (yoy) mencapai Rp105,13 triliun.
Nominal dan Volume transaksi Digital Banking tumbuh positif sebesar 16,15% (yoy) dan 39% (yoy) didorong transaksi transfer melalui mobile banking.
Nominal dan Volume transaksi Uang Elektronik juga meningkat 41,70% (yoy) dan 40% (yoy) Uang Kartal yang Diedarkan (UYD) meningkat sebesar 13,15% (yoy).
Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Lampung Junanto Herdiawan menyampaikan, untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan salah satunya adalah sistem pembayaran.
“Seperti Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,”papar Junanto.
Penguatan literasi digital dan manajemen risiko penyelenggara dan masyarakat pengguna sistem pembayaran, termasuk berbagai inovasi yang mendukung inisiatif tersebut, guna memperkuat stabilitas sistem pembayaran dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Lm)
