Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Lampung, bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tubaba melakukan penentuan titik koordinat lahan yang akan digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari percepatan realisasi program prioritas Presiden Republik Indonesia, Rabu (22/7/2026).
Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Kegiatan yang berlangsung di kawasan BRD Pulung Kencana, tepatnya di belakang Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tubaba, dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Tubaba, Untung Budiono, S.Sos., M.H., mewakili Bupati Tubaba.
Penentuan titik koordinat tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan Universitas Lampung terkait Pertimbangan Teknis Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tubaba.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kegiatan itu turut dihadiri perwakilan BPN Tubaba, Kepala Dinas Sosial, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta), Camat Tulang Bawang Tengah, perwakilan Tiyuh Panaragan dan Tiyuh Pulung Kencana, serta sejumlah pihak terkait.
Dalam arahannya, Untung Budiono mengatakan penentuan titik koordinat merupakan tahapan penting untuk memastikan status hukum, batas, dan luas lahan milik pemerintah sebelum proses pembangunan dimulai.
“Hari ini kita menyukseskan program Presiden, yaitu Sekolah Rakyat. Di Provinsi Lampung hanya ada empat lokasi, yakni Kabupaten Tubaba, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pemerintah Provinsi Lampung. Kita menargetkan akhir tahun ini seluruh persiapan lahan sudah selesai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat dirancang untuk memberikan akses pendidikan bagi masyarakat yang masuk kategori desil 1 dan desil 2, sehingga diharapkan dapat memperluas kesempatan memperoleh pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
Menurut Untung, kepastian batas dan luas lahan menjadi aspek penting agar proses pembangunan berjalan sesuai ketentuan administrasi pertanahan.
“Tujuan kegiatan hari ini adalah memastikan batas tanah milik pemerintah. Yang paling penting, luas lahan sekitar 94.200 meter persegi atau 9,4 hektare ini tidak boleh berkurang,” tegasnya.
Pemkab Tubaba bersama BPN memastikan seluruh proses administrasi pertanahan akan diselesaikan sesuai ketentuan sebagai dasar percepatan pembangunan Sekolah Rakyat.
Untung berharap program tersebut dapat segera terealisasi sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran utama.
“Program ini diharapkan segera terealisasi sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya keluarga prasejahtera yang menjadi sasaran utama,” pungkasnya. (*)
