Bandarlampung (Netizenku.com): Pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 diharapkan masih bisa tumbuh dalam rentang 4,5 sampai 5 persen (yoy). Hal itu didorong oleh realisasi penerimaan pajak daerah yang meningkat pada akhir Triwulan II 2024. Berdasarkan bank data yang dihimpun media ini, realisasi penerimaan pajak daerah sampai 12 September 2024 telah mencapai Rp2,1 triliun atau 63,10 persen dari target Rp3,34 triliun.
Ini adalah lompatan penerimaan pajak daerah yang menggembirakan, lantaran sebelumnya penerimaan di sektor ini berjalan lamban, di mana sampai 31 Agustus 2024 baru terealisasi 60,69 persen atau Rp2 triliun.
Plt Kepala Bapenda Lampung Slamet Riadi mengatakan akserasi pertumbuhan di sektor pajak daerah pada September 2024 telah memberikan optimisme tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak pada tahun ini.
Media ini mencatat realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak hingga Oktober 2024 telah mencapai 71,62 persen atau Rp2,62 triliun dari target Rp3,6 triliun.
PAD Pemprov Lampung dari pajak daerah berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp809,1 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp537,7 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp709 miliar, Pajak Air Permukaan (PAP) Rp6,8 miliar dan Pajak Rokok 561,9 miliar.
Slamet menjelaskan peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi sejak Agustus 2024 bersamaan dengan peluncuran program keringanan pajak kendaraan.
Secara historis, realisasi pendapatan asli daerah pada sektor pajak daerah mengulangi keadaan yang sama pada Oktober tahun sebelumnya, di mana hingga 15 Oktober 2023 juga terealisasi Rp2,62 triliun.
Selain ditopang oleh akselesi penerimaan pajak daerah yang menjadi motor Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III tahun ini juga didukung oleh realisasi Pendapatan Negara yang tumbuh positif.
Realisasi Pendapatan Negara
Tercatat, sampai 30 September 2024 realisasi pendapatan negara mencapai Rp8.120,68 miliar atau tercapai 71,22 persen dari target, atau tumbuh 6,95 persen.
Ini merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun ini. Pertumbuhan ini didukung Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp6.289,77 miliar (69,61% dari target), Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp387,11 miliar (70,53% dari target), Penerimaan Cukai sebesar Rp9,88 miliar (439,82% dari target), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1.195,09 miliar (114,37% dari target).
Akselerasi penerimaan pajak daerah dan pendapatan negara (APBN Regional Lampung) diharapkan memberi respons positif terhadap pertumbuhan perekonomian Lampung yang inklusif, berkelanjutan, dan adaptif dalam menghadapi tantangan.
Inflasi yang terkendali hingga Oktober sebesar 1,94 persen (yoy) masih berada pada rentang target acuan sebesar 2,5±1% pada 2024. Kondisi tersebut diharapkan memberi dampak pada pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan III 2024 sebesar 4,5 sampai 5 persen (yoy).
Di sisi lain, perdagangan luar negeri (Daglu) Lampung hingga Agustus 2024 masih mencatatkan surplus senilai US$492,72 juta.
Kinerja ekspor meningkat 31,77% (mtm) didorong ekspor di sektor industri pengolahan yang tumbuh 34,96% (mtm).
Pertumbuhan juga terjadi pada sektor industri pertambangan sebesar 13,93% (mtm), pertanian tumbuh 39,15% (mtm).
Sementara impor Lampung hingga Agustus 2024 mengalami penurunan 61,55% (mtm) disebabkan penurunan impor barang konsumsi turun 89,04% (mtm) dan bahan baku penolong turun 62,50% (mtm).
Secara umum, sampai dengan 30 September 2024, realisasi APBN regional Lampung on-track mendukung program prioritas, mengedepankan inklusivitas, dan menjaga keberlanjutan ekonomi.
Realisasi Belanja Daerah
Realisasi Belanja Negara mencapai nilai sebesar Rp24.576,33 miliar, atau 73,64% dari pagu, serta tumbuh 11,19% (yoy).
Pertumbuhan tersebut didukung oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD) yang masing-masing tumbuh sebesar 12,60% (yoy) dan 10,63% (yoy).
Realisasi BPP tersebut terserap untuk Belanja Pegawai sebesar Rp3.273,77 miliar, antara lain untuk pembayaran gaji, tunjangan, dan THR ASN/TNI/Polri.
Belanja Barang sebesar Rp3.117,58 miliar antara lain untuk menunjang pelaksanaan dan pengawasan pemilu/pemilukada. Belanja Modal sebesar Rp613,38 miliar yang digunakan salah satunya untuk revitalisasi sarana perguruan tinggi dan sekolah vokasi.
Belanja Bansos senilai Rp24,74 miliar dengan realisasi terbesar untuk bantuan pendidikan tinggi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 3.149 mahasiswa UIN Raden Intan dan IAIN Metro, serta untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi sekolah keagamaan Hindu dan Kristen.
Sementara anggaran transfer daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp17.546,86 miliar, mencapai 78,21% dari pagu, tumbuh 10,63% (yoy).
Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan signifikan pada realisasi Bidang Kesehatan dan KB (124,55% yoy). Realisasi positif masing-masing dicapai komponen TKD terinci:
DAU mencapai Rp11.127,71 miliar, meningkat 11,16% (yoy). Dana Desa mencapai Rp2.190,64 miliar, meningkat 30,10% (yoy), Insentif Fiskal Rp170,31 miliar, meningkat 150,15% (yoy) dipengaruhi tambahan alokasi insentif fiskal sebagai apresiasi atas kinerja pemerintah daerah sesuai KMK No.353 tahun 2024, dan DAK Fisik mencapai Rp639,23 miliar, naik 5,12% (yoy).
Sementara itu, terdapat perlambatan realisasi pada komponen TKD DBH mencapai Rp284,56 miliar, terkontraksi 15,65% (yoy), DAK Non Fisik mencapai Rp3.134,42 miliar, terkontraksi 0,50% (yoy).
Jika diurutkan menurut nominal terbesar, ada 5 fungsi DAK Fisik terbesar yakni fungsi jalan sebesar Rp230,05 miliar, fungsi pendidikan sebesar Rp216,65 miliar, fungsi kesehatan dan KB sebesar Rp118,84 miliar, fungsi irigasi sebesar Rp27,81 miliar dan fungsi perdagangan sebesar Rp17,50 miliar.
Dana Desa
Sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp2.190,64 miliar dengan penyerapan tertinggi pada bidang Pembangunan Desa sebesar Rp569,55 miliar. Penyerapan DD digunakan sebagian besar untuk pembangunan dan peningkatan kualitas jalan usaha tani sepanjang ±971.484 meter.
Selain itu, Dana Desa difungsikan untuk bidang membiayai BUMDes sebesar Rp5,23 miliar, bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) sebesar Rp103,57 miliar, bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp187,41 miliar, bidang Kemasyarakatan Desa sebesar Rp65,29 miliar, dan bidang Penanggulangan Bencana Darurat Desa sebesar Rp109,75 miliar.(IWA)
