Pesawaran (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Pesawaran menggelar Paripurna dalam rangka Peyampaian Nota Keuangan Perubahan APBD Kabupaten Pesawaran tahun anggaran 2019.
Namun, rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh ketua DPRD, M Nasir ini mendapat kritikan pedas dari Rudi Irawan salah satu anggota DPRD dari partai Golkar dapil 4 lantaran para praksi yang ada satu pun tidak ada yang menyampaikan pandangan umumnya terkait pembahasan tersebut malah main langsung secara bersamaan menyerahkan hasil pandangan umum itu kepihak bupati.
\”Jadi ketika aturan itu sudah diputuskan atas kesepakatan, aturan juga ngalah kan, apa lagi hanya sebatas tatip, cuma yang saya sampaikan bahwa pandangan Umum praksi ini kan publik harus tau, prasksi-praksi yang ada ini bilang apa,\” sesal Rudi Irawan, saat diskornya acara paripurna tersebut, untuk menunggu jawaban bupati, di ruang sidang DPRD, Senin (29/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ditegaskan dia, kritikan-kritikan itu harusnya didengar langsung oleh publik yang kemudian nanti dijawab bupati. \”Tapi kan ini kita tidak tahu, publik juga tidak tahu benarkah jawabannya seperti itu, walau pun semua pandangan fraksi itu sudah disampaikan kepihak pemerintah,\” ungkapnya.
Diutarakan dia, memang benar terkait hal ini tidak ada sanksi hanya sebatas etika saja. \”Tapi kan bisa saja apa yang ditanya dijawab apa, kita kan tidak tahu, maksud saya ini masalah etika, saya sangat menyayangkan atas sikap fraksi yang tidak menyampaikan pandangan umum saat paripurna. Karena Ini sudah menjadi tradisi saya lihat ini sudah terjadi dibeberapa paripurna, tradisi ini saya lihat dimulai dari pertengahan tahun yang lalu,\” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut dirinya memberikan saran kepada pada anggota dewan yang ada agar kedepan bisa lebih dispilin.
\”Saran saya kepada teman-teman dewan ke depan untuk bisa lebih disiplin, kredibilitasnya dijaga, karena anggota DPRD itu harus mengimbangi pola pikir dari pada pemerintah itu sendiri, dewan ini kan pengawas jadi pengawas harus lebih paham dari pada orang yang di awasi, karena harapan masyarakat ada di dewan,\” harapnya. (Soheh)
