Program bedah rumah di Provinsi Lampung meningkat signifikan pada 2026. Dari 2.390 unit pada 2025, jumlah rumah yang ditangani tahun ini mencapai 13.276 unit.
Lampung (Netizenku.com): Peningkatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) 3 Juta Rumah yang kini didorong Pemerintah Provinsi Lampung melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, perbankan, pengembang, dan pemerintah pusat.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan peningkatan program bedah rumah perlu diikuti dengan percepatan penyediaan rumah baru yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hal itu disampaikan Mirzani saat memimpin Rapat Koordinasi Pelaksanaan PSN 3 Juta Rumah di Kantor Gubernur Lampung, Senin (21/9/2026). Rapat tersebut melibatkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), BP Tapera, perbankan, pemerintah daerah, serta asosiasi pengembang.
“Intinya, kami Pemda Provinsi Lampung mendukung penuh PSN 3 Juta Rumah. Pertemuan ini saya harapkan menjadi ruang untuk menyatukan target dan langkah konkret kita ke depan antara pemerintah, BP Tapera, pengembang dan pemerintah daerah,” ujar Mirza.
Menurut dia, persoalan perumahan tidak cukup diselesaikan melalui program bedah rumah. Penyediaan rumah baru bersubsidi juga perlu dipercepat, terutama dengan dukungan pengembang dan lembaga pembiayaan.
“Tentunya ini harus didorong, bagaimana teman-teman pengembang ini bisa maju, bisa bagus, bisa menyediakan rumah-rumah yang layak bagi masyarakat di Provinsi Lampung,” katanya.
Pemprov Lampung juga meminta pemerintah kabupaten dan kota mempercepat pelayanan perizinan pembangunan perumahan. Sementara perbankan didorong memperluas akses pembiayaan bagi MBR.
Di sisi lain, pemerintah masih mengejar penyelesaian verifikasi calon penerima program bedah rumah. Mirza meminta dinas terkait berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan balai kementerian agar proses verifikasi dapat segera dituntaskan.
Plt. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Dyah Mawarty mengatakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diarahkan untuk mengubah rumah tidak layak huni menjadi rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Untuk Lampung, sebanyak 13.276 unit ditargetkan selesai pada Desember 2026.
“Karena pada bulan Desember ini kami harus menyelesaikan yang sangat banyak, 13.276. Jadi itu perlu koordinasi yang baik dengan Pemda, pemerintah daerah, pemerintah kota, kemudian dengan pemerintah provinsi,” kata Rini.
Ia menjelaskan usulan penerima dari pemerintah daerah masih harus melalui pengecekan dan verifikasi di lapangan. Karena itu, koordinasi diperlukan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain BSPS, pemerintah mengandalkan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperluas kepemilikan rumah bersubsidi. Kementerian PKP juga mendorong Kredit Usaha Rakyat Perumahan atau Kredit Program Perumahan dengan bunga rendah.
Program tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada sektor perumahan, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan sektor pendukung seperti material bangunan dan transportasi.
Rini memperkirakan pelaksanaan BSPS di Lampung dapat menyerap sekitar 26 ribu tenaga kerja dengan asumsi setiap unit rumah melibatkan dua pekerja.
Sementara itu, Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera Wilson Lie Simatupang mengatakan pemerintah tengah menyiapkan platform satu data perumahan nasional melalui rumah.go.id.
Platform tersebut dirancang memuat data kebutuhan rumah, pengembang, pembiayaan, kebutuhan material, hingga penyaluran KPR.
Menurut Wilson, Lampung berpeluang menjadi salah satu daerah percontohan atau pilot project platform tersebut.
“Dapat kami sampaikan bahwa nanti ada rencana akad massal pada 17 Desember 2026, direncanakan di Jombang, Jawa Timur. Di situ Presiden akan meresmikan satu platform ekosistem perumahan nasional, satu data perumahan Indonesia, yang disebut platform rumah.go.id,” ujarnya.
Wilson mengatakan platform tersebut menggunakan pendekatan berbasis kebutuhan atau demand driven. Dengan data tersebut, pemerintah dapat memetakan wilayah yang memiliki kebutuhan rumah tinggi sehingga pengembang dan perbankan memiliki gambaran mengenai lokasi pembangunan serta penyaluran pembiayaan.
“Jadi nanti rumah.go.id itu tidak hanya untuk subsidi, untuk komersial juga, lengkap datanya di rumah.go.id. Semoga ini menjawab kebutuhan sehingga dapat kita laksanakan Program Strategis Nasional 3 Juta Rumah ini dengan baik,” kata Wilson. (*)
