Ada Apa dengan BPN, SGC dan DPR RI Komisi II?

Redaksi

Kamis, 22 Februari 2018 - 13:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

FLM saat unjuk rasa di depan Kantor BPN Lampung.

FLM saat unjuk rasa di depan Kantor BPN Lampung.

 

Bandarlampung (Netizenku): \’Ada apa dengan BPN, SGC dan DPR RI Komisi II\’. Inilah spanduk yang dibawa oleh puluhan massa yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat (FLM), saat menyambangi Badan Pertahanan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company (SGC), Kamis (22/2).

Diketahui, demonstrasi ini merupakan buntut kekecewaan atas dugaan telah terjadinya kasus penyerobotan tanah warga Kabupaten Tulangbawang oleh PT SGC, yang hingga kini masih belum mendapatkan tanggapan oleh beberapa lembaga pemerintahan di Lampung.

Baca Juga  Abu Vulkanik Krakatau Ancam Siswa, Syukron Desak Sekolah Libur Sementara

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Presidium FLM, Hermawan, pasca aksi tersebut, pihak BPN mengajak FLM untuk berdialog. Dan hasil daripada dialog tersebut, BPN akan mengabulkan tuntutan FMN terkait data HGU PT SGC dengan syarat.

\"\"

\”Tadi kita diajak untuk berdialog. Dan BPN menjanjikan akan memberikan semua data HGU PT SGC, dengan syarat FLM mengajukan surat secara resmi. Tapi kita tidak tahu juga, tapi inilah janji mereka,\” ujar Hermawan

Baca Juga  Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina

Apabila yang diinginkan BPN demikian, lanjut dia, FLM sesegera mungkin akan mengajukan surat tersebut. \”Segera. Bahkan lembaga terkait akan kami Surati semua, sampai ke presiden,\” tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, FLM telah melakukan dialog yang bertajuk \’Menyoal dan Menagih Janji Komisi II DPR RI, Terhadap Masalah HGU PT SGC\’. Dan salah satu hasil daripada dialog tersebut adalah, FLM akan turun ke BPN untuk mendapatkan data pembanding.

Baca Juga  Perubahan KUA-PPAS 2026 Pringsewu Disepakati, Belanja Daerah Naik Jadi Rp1,195 Triliun

\”Turunnya FLM ke Kantor BPN Lampung bertujuan untuk mendapatkan data pembanding. Pasalnya, BPN Lampung sudah dua kali tidak menghadiri undangan dialog publik dari FLM,\” kata Hermawan.(Agis)

Berita Terkait

Marindo Buka Evaluasi Pembinaan Bahasa Indonesia, Enam Lembaga Raih Apresiasi
Abu Vulkanik Krakatau Ancam Siswa, Syukron Desak Sekolah Libur Sementara
Seminar Al-Aqsha di Lampung Dorong Generasi Muda Temukan Peran Nyata untuk Palestina
Perubahan KUA-PPAS 2026 Pringsewu Disepakati, Belanja Daerah Naik Jadi Rp1,195 Triliun
Gubernur Lampung Perkuat Operasi Terpadu Tangani Karhutla
Tubaba Nihil PHK Semester I 2026, Disnakertrans Siapkan Tim Monitoring ke Perusahaan
BPBD Padamkan Kebakaran TPA Bakung Teluk Betung Barat
32 Pramuka Tubaba Siap Bawa Nama Daerah ke Jambore Nasional XII 2026

Berita Terkait

Selasa, 27 Oktober 2026 - 15:26 WIB

Andhika Wibawa Dukung Standar Akademik untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:36 WIB

Pendaftaran Ditutup, Wirahadikusumah dan Adi Kurniawan Jadi Pendaftar Tunggal Ketua PWI Lampung

Senin, 26 Oktober 2026 - 19:24 WIB

Karhutla TNWK Mulai Mereda, Asap Masih Tersisa di Lahan Gambut

Senin, 26 Oktober 2026 - 14:45 WIB

Andika Wibawa Dukung Larangan Vape di Sekolah, Waspadai Penyalahgunaan Narkoba

Senin, 26 Oktober 2026 - 13:02 WIB

Mikdar Ilyas Sebut Harga Singkong Rp3.150 per Kg Hasil Perjuangan Pansus

Senin, 26 Oktober 2026 - 10:29 WIB

Wamenaker Ajak JARNAS.INDO Perkuat Sinergi Pembangunan Ketenagakerjaan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 17:56 WIB

Demokrat Lampung Siapkan Muscab, Edy Irawan Bidik Kursi Pimpinan DPRD

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 16:38 WIB

Gubernur Lampung Fokus Tangani Karhutla TNWK, Lima Hektare Dipadamkan per Hari

Berita Terbaru