Pesawaran (Netizenku.com): Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, mengakui kondisi keuangan di Pemerintah Kabupaten saat ini masih mengalami kesulitan. Penyebabnya adalah akibat Dana Bagi Hasil (DBH), dari pihak provinsi tak kunjung disalurkan. Sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran Siltap para Apatur Desa.
“Ya memang ada keterlambatan pembayaran Siltap beberapa bulan, dua tiga bulan terkait penyalurannya. Kita cukup tahu sumber pembayaran Siltap itu dari PAD yang memang selama ini kita cari untuk membayar Siltap tersebut. Kita tahu PAD yang terbesar adalah dari DBH yang memang disharing dari provinsi dan itu belum disalurkan,” ucap Dendi.
Dijelaskan Dendi, DBH yang dihasilkan tersebut berasal dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak, bea balik nama, pajak air permukaan dan juga ada dari pajak-pajak lainnya, yang dikoletifkan provinsi kemudian akan disalurkan per triwulan kepada kabupaten.
“Memang dari tahun 2023 mengalami keterlambatan, baru dibayar dua triwulan yang semestinya dibayar empat triwulan, sedangkan di tahun 2024 ini belum terbayar sama sekali. Jadi itulah yang mengganggu cash flow keuangan daerah, tapi kita tetap akan mencarikan solusinya, karena pendapatan didapat bukan dari itu saja, tapi ya itu tadi itu sangat berpengaruh,” ungkap Dendi.
Namun lanjut Dendi, meskipun DBH tersebut hingga saat ini belum tersalurkan ke Pemkab Pesawaran, pihaknya tetap optimis karena terkait hal ini tidak ada unsur kesengajaan dari pemerintah daerah dan ini terjadi hampir di semua kabupaten.
“Yang jelas ini pasti kita bayar, meskipun ada ketertundaan beberapa bulan, kita akan carikan sumber-sumber lain untuk membayarnya. Karena bukan hanya Siltap Apatur Desa yang belum terbayar, melainkan honor dan lain-lain itu semua kita yang cari. Yang jelas kita tetap optimis bahwa Siltap perangkat desa dan honor-honor yang memang sudah dimasukkan APBD itu sedemikan rupa harus kita bayar, dan saya selaku bupati bertanggung jawab untuk mencarinya,” janji Dendi.
Maka untuk itu pihaknya selaku bupati berharap kepada provinsi agar DBH hasil sharing antara pemerintah provinsi dengan kabupaten segera disalurkan.
“Untuk provinsi mohon kami anak-anaknya diperhatikan, karena kami sedang kesulitan, kalau itu hak kami uang DBH haril sharing dengan kita, ya tolong disalurkan, sesuai saja kalau memang tidak sanggup tahun ini, minimal untuk tahun yang lalu yang diselesaikan, karena satu tahun triwulan ini saja itu sudah membantu untuk menyelesaikan kawan-kawan di desa dan kabupaten,” harapnya. (Soheh)
