Kejari Tanggamus-Dinas PMD MoU Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Redaksi

Kamis, 27 Januari 2022 - 12:34 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kotaagung (Netizenku.com): Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), saling menandatangani nota kesepakatan bersama (MoU) dalam bidang perdata dan tata usaha negara di aula kantor kejari setempat, Rabu (26/1).

MoU antara Kejari Tanggamus dengan Dinas PMD yang membawahi seluruh pekon di Tanggamus, diimplementasikan dalam bentuk pemberian bantuan hukum. Secara spesifik yaitu penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (datun).

Dalam kegiatan itu hadir Kepala Kejari Tanggamus, Yunardi, S.H., M.H. Didampingi Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Vita Hesti Ningrum, S.H., M.H.; Kasi Intel Yogie Verdika, S.H., M.H.; Kasi Pidsus Wisnu Hamboro, S.H., Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Desmi Yulian, S.H.; dan Kasi Pidum Ahmad Reza Guntoro, S.H.

Baca Juga  Kapolres Tanggamus Atur Lalu Lintas di Kota Agung, Soroti Lampu Merah Mati Tiga Bulan

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dari Dinas PMD Kabupaten Tanggamus, hadir Kepala Dinas, Arpin, S.Pd., M.M. beserta para Kepala Bidang dan Kepala Seksi. Kemudian seluruh Camat se-Tanggamus, serta tiga perwakilan Kepala Pekon.

Kajari Tanggamus, Yunardi dalam sambutannya mengatakan, MoU dengan Dinas PMD serta seluruh pekon ini, adalah kesepakatan bersama di bidang datun. Bukan bantuan hukum bidang pidana.

Tujuannya MoU ini, menurut Yunardi, sebagaimana diamanatkan undang-undang, Korps Adhyaksa memiliki kewajiban untuk melakukan pemberian penegakkan hukum, memberikan pendampingan hukum, melakukan pelayanan hukum, dan sebagainya terkait bidang datun.

“Jangan sampai di kemudian hari yang sifatnya perdata, ada yang merugikan keuangan negara. Khususnya keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, pastinya kami ingin melakukan pendampingan atau menegakkan kewibawaan pemerintah yang diamanatkan undang-undang. Khususnya di bidang datun,” tegas mantan Kajari Kepulauan Sangihe itu.

Baca Juga  Keaktifan BPJS Kesehatan di Tanggamus Baru 64,36 Persen, Pemkab Diminta Bergerak

Yunardi juga menegaskan, agar semua pihak terutama seluruh kepala pekon di Tanggamus, tidak salah mengartikan MoU ini. Ia berharap, MoU ini tidak menimbulkan ambiguitas, bahwa kesepakatan ini dalam semua bidang.

“Jangan dipelesetkan ya, bahwa Kejari Tanggamus MoU di semua bidang. Saya tegaskan tidak begitu. Kami membatasi pendampingan hanya pada keperdataan dan tata usaha negara. Kemudian MoU ini juga untuk merespon aspirasi masyarakat. Yaitu melakukan pengawalan proses realisasi pembangunan di tingkat pekon yang dibiayai Dana Desa,” jelas kajari.

Baca Juga  Kapolres Tanggamus Atur Lalu Lintas di Kota Agung, Soroti Lampu Merah Mati Tiga Bulan

Kepada Dinas PMD, Yunardi juga menegaskan, MoU secara khusus mengerucut tingkat pekon. Artinya baik itu anggaran-anggaran di pekon maupun Dana Desa yang dikelola pekon, di kemudian hari tidak sampai terjadi segala bentuk penyimpangan.

“Sehingga setelah MoU ini, kami membuka pintu selebar-lebarnya kepada para pekon yang memerlukan pendampingan dalam bidang keperdataan ketika mengelola anggaran. Apalagi saat ini, Kejari Tanggamus juga punya inovasi berupa Ruang Bina Pekon (Rubikon). Ini adalah inovasi dari Kasi Datun. Melalui Rubikon ini, kejaksaan mengawal dan mendampingi pekon mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan Dana Desa. Dengan demikian dapat mencegah dan meminimalisir penyimpangan dalam bidang keperdataan,” tandas Yunardi. (Arj)

Berita Terkait

Keaktifan BPJS Kesehatan di Tanggamus Baru 64,36 Persen, Pemkab Diminta Bergerak
RAPBD Tanggamus 2027, Belanja Daerah Diusulkan Rp1,64 Triliun
Kapolres Tanggamus Atur Lalu Lintas di Kota Agung, Soroti Lampu Merah Mati Tiga Bulan
Bupati Tanggamus Pastikan Relokasi Pasar Talang Padang Berlanjut, Pedagang Digratiskan Sewa Selama 12 Bulan
Delapan Siswa SMPN 1 Talangpadang Alami Keluhan, Sampel Makanan Diuji Laboratorium
Tanggamus Jajaki Beasiswa dan Investasi dengan Turki
RSUD Batin Mangunang Akui Minim Sosialisasi SOP Pelayanan
DPRD Tanggamus Setujui LKPj Bupati 2025, Rekomendasikan Perbaikan Kinerja Pemerintahan

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 15:51 WIB

Gubernur Mirza Targetkan 500 Desa di Lampung Jadi Pusat Produksi Beras dan Pakan pada 2028

Minggu, 22 November 2026 - 09:41 WIB

Gubernur Lampung Targetkan Festival Sungai Mesuji Masuk Kalender Event Nasional 2027

Sabtu, 21 November 2026 - 21:33 WIB

Gubernur Lampung Resmikan Jalan Brabasan-Wiralaga, Progres Pembangunan Capai 92,51 Persen

Sabtu, 21 November 2026 - 13:11 WIB

Rezki Wirmandi Dilantik sebagai Ketua Bidang Infrastruktur BPP HIPMI

Sabtu, 21 November 2026 - 08:31 WIB

Mirza Minta Penyusunan Prolegnas 2027 Perhatikan Persoalan Agraria di Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 23:33 WIB

Warisan Budaya Tak Benda Lampung Tembus 120, Lampaui Target

Jumat, 20 November 2026 - 21:51 WIB

BULOG Salurkan 37.838 Ton Beras Bantuan Pangan untuk Warga Lampung

Jumat, 20 November 2026 - 19:18 WIB

Lampung Sentra Pengembangan Bibit Kakao Nasional

Berita Terbaru