Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Sebanyak 10 Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) menerima bantuan aspirasi yang difasilitasi melalui anggota DPR RI Komisi IV senilai Rp50 juta/kelompok.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Tubaba, Aprizal Puji Harapan mengatakan bantuan itu berupa dana senilai Rp50 juta per KWT untuk Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Tahun Anggaran 2022.
“Tahun ini dari sekitar 50 KWT binaan DKP, sebagian atau sebanyak 10 KWT diantaranya terpilih untuk menerima bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Aspirasi anggota DPR RI Komisi IV Ir Hanan A.Rozak,M.S (Fraksi Golkar),” kata dia, Selasa (9/8).
Kelompok tersebut, lanjut dia, saat ini tengah proses memenuhi kelengkapan administrasi untuk menerima bantuan yang akan segera dicairkan pada tahun ini.
Adapun mekanisme pelaksanaan dari program P2L tersebut, urai Aprizal, yakni setiap KWT akan membuat Demplot sebagai tempat atau pusat tanaman mereka di satu titik dengan sistem pinjam lahan anggota, dan nantinya setiap anggota juga akan menanam di pekarangan rumahnya masing-masing.
“Program ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan, dan tanaman yang ditanam dalam program P2L adalah jenis sayur mayur kebutuhan sehari-hari seperti Cabai dan lain-lain, dimana program ini juga seiring dengan program Pemerintah Pusat dan daerah dalam upaya penekanan stunting dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi serta meningkatkan orientasi pendapatan rumah tangga,” terangnya.
Menurutnya, program ini sejalan dengan program yang juga diluncurkan Pemkab Tubaba yaitu Keluarga Nenemo Mandiri Pangan yang memfokuskan pada tiga aspek yakni pengelolaan dan pemanfaatan kandang, kolam, dan kebun (K3).
“Program yang diintegrasikan dengan KWT ini diharapkan dapat menghasilkan pangan sendiri dari hasil mengelola pekarangannya masing-masing, dengan begini diharapkan dapat menekan angka stunting di Tubaba,” ulasnya.
Terkait dengan bantuan aspirasi ini untuk 10 KWT, lanjut dia, pihaknya hanya sebatas melakukan pendampingan untuk mengarahkan KWT agar dalam pelaksanaan program dapat terarah.
“Sementara untuk tahun ini bantuan KWT baru sebatas itu saja. Adapun dari usulan kita untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sepertinya belum terakomodir,” tutupnya. (Arie/Leni)
