Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) kembali meraih penghargaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) tiga kali berturut-turut dalam kategori kabupaten Cukup Peduli Hak Asasi Manusia (HAM).
Penghargaan tersebut diserahkan Kasubdit Kerjasama Dalam Negeri dan RANHAM Wilayah IC, Ruth Marshinta Sarumpaet kepada Pemkab Tubaba yang diterima Bagian Hukum Setdakab setempat oleh Jaka Darmawan dan Angga Oktara di gedung Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jakarta, Kamis (12/12).
Kepala Bagian Hukum Pemkab Tubaba Sofyan Nur didampingi Jaka Darmawan mengatakan penyerahan penghargaan tersebut bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia dan ke-71 tingkat nasional tahun 2019 yang diperingati pada Selasa (10/12) di gedung Merdeka Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
\”Alhamdulillah Tubaba sudah mendapatkan penghargaan ini sebanyak 3 kali dengan kategori yang sama, penilaian ini sebelumnya dilakukan verifikasi data, formulir capaian beserta data dukungnya oleh tim verifikasi Kanwil Kemenkum HAM Provinsi Lampung,\” terangnya kepada Netizenku.com, Jumat (13/12).
Dia mengatakan penghargaan kategori Kabupaten Cukup Peduli HAM tersebut diterima Pemkab Tubaba didasarkan atas capaian beberapa indikator penilaian yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM.
\”Kita sangat bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Tubaba, yang dengan segala keterbatasan mampu mendedikasi diri dalam pembangunan secara baik dan ini akan menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya demi kemajuan dan tercapainya kesejahtraan masyarakat bumi Ragem Sai Mangi Wawai,\” kata Sofyan.
Pihaknya optimis di tahun mendatang Pemkab Tubaba akan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi yakni Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dengan dapat memenuhi semua indikator penilaian yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM. (Arie)
