Bupati Pringsewu, Riyanto Pamungkas, melantik dan mengambil sumpah jabatan 36 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Senin (6/7/2026). Pejabat yang dilantik terdiri atas 8 Pejabat Administrator, 24 Pejabat Pengawas, dan 4 Pejabat Fungsional.
Pringsewu (Netizenku.com): Pelantikan yang berlangsung di Aula Utama Kantor Pemerintah Kabupaten Pringsewu tersebut dihadiri Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila, Sekretaris Daerah M. Andi Purwanto, para asisten, staf ahli bupati, serta sejumlah kepala perangkat daerah.
Pejabat Administrator yang dilantik di antaranya Tri Antara sebagai Sekretaris Dinas Perhubungan, Suhermadi sebagai Sekretaris Badan Satpol PP, Marison sebagai Sekretaris Dinas Sosial, Ma’ruf Wahyudi sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Mulyono sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Dinas Sosial, Eko Sutarko sebagai Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD, Eko Turyono sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP, serta Nia Marulita sebagai Kepala Bidang Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Sementara itu, salah satu Pejabat Pengawas yang dilantik adalah Wahyudin sebagai Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, bersama para Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional lainnya.
Dalam sambutannya, Riyanto Pamungkas menyampaikan tiga pesan utama kepada para pejabat yang baru dilantik, yakni menjaga integritas, terus berinovasi, dan memperkuat kolaborasi.
Ia menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama bagi setiap aparatur sipil negara. Menurutnya, kepercayaan masyarakat dibangun dalam waktu yang lama, tetapi dapat hilang hanya karena satu penyimpangan.
“Kepercayaan masyarakat dibangun dalam waktu yang panjang, tetapi dapat hilang hanya karena satu penyimpangan. Karena itu, jagalah integritas lebih daripada menjaga jabatan,” tegasnya.
Selain itu, Riyanto meminta seluruh pejabat untuk terus meningkatkan kompetensi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan teknologi guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki hari ini. Mereka yang terus belajar akan selalu menemukan cara baru untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Manfaatkan teknologi sebagai alat untuk mempercepat pelayanan, bukan sesuatu yang harus ditakuti,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan menghilangkan sekat-sekat birokrasi agar setiap persoalan masyarakat dapat diselesaikan secara lebih efektif.
“Masyarakat tidak pernah bertanya siapa yang paling berjasa. Yang mereka harapkan hanyalah persoalan mereka dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mari jadikan jabatan ini sebagai jalan pengabdian, bukan sekadar kedudukan, sebagai ladang amal, bukan sekadar pekerjaan. Karena pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama kita menjabat, tetapi mereka akan mengingat apakah selama kita menjabat hidup mereka menjadi lebih baik,” tegasnya. (*)
