Momentum Hari Tani Nasional 2026 menjadi refleksi atas perjuangan meningkatkan kesejahteraan petani. Di Lampung, komoditas singkong yang selama bertahun-tahun menjadi sumber keluhan petani kini mulai menunjukkan perubahan, terutama dari sisi harga.
Lampung (Netizenku.com): Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan kondisi tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan pemerintah pusat dan daerah, termasuk langkah yang diperjuangkan melalui Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung.
“Sebagaimana yang sekarang dirasakan masyarakat Lampung, terutama para petani, berbagai gebrakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah benar-benar mulai dirasakan. Kita patut bersyukur karena harga sejumlah komoditas pertanian saat ini cukup baik,” kata Mikdar, Jumat (25/9/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut perbaikan harga terjadi pada sejumlah komoditas pertanian, mulai dari padi, jagung, kopi, lada, karet, sawit hingga singkong.
Menurut Mikdar, perubahan paling terasa terjadi pada komoditas singkong yang menjadi sumber penghidupan masyarakat di sejumlah wilayah sentra produksi Lampung.
“Tujuh kabupaten seperti Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Mesuji, Lampung Tengah dan Lampung Timur sangat merasakan perubahan ini. Harga singkong sekarang luar biasa tinggi,” ujarnya.
Mikdar menyebut harga singkong di lapangan bahkan telah mencapai kisaran Rp2.600 hingga Rp2.800 per kilogram. Angka tersebut berada di atas harga acuan yang sebelumnya ditetapkan pemerintah.
Menurut dia, kondisi tersebut tidak semata-mata dipengaruhi kelangkaan pasokan, tetapi juga adanya perubahan tata niaga singkong yang diperjuangkan melalui Pansus Tata Niaga Singkong selama sekitar 11 bulan.
Mikdar menyebut terdapat tiga hal utama yang menjadi bagian dari perjuangan pansus.
Pertama, mendorong pengendalian impor tapioka dan produk turunannya agar industri lebih banyak menyerap bahan baku dari petani dalam negeri.
Kebijakan tersebut kemudian mendapat respons pemerintah pusat. Pada September 2025, pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2025 yang mengatur impor ubi kayu dan turunannya dengan mekanisme Persetujuan Impor. Pemerintah juga menyatakan impor dapat ditiadakan apabila kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi dari produksi domestik.
“Akibat impor dihentikan atau diperketat, ketika singkong sedikit, mau tidak mau harga melambung karena para pengusaha pengguna tepung tapioka tidak bisa lagi mengandalkan pasokan dari luar negeri,” kata Mikdar.
Kedua, lanjut dia, pansus mendorong agar tanaman singkong mendapatkan akses terhadap pupuk bersubsidi. Usulan tersebut, menurut Mikdar, kemudian mendapat persetujuan pemerintah pusat.
Ketiga, perjuangan diarahkan pada kepastian harga pembelian singkong di tingkat petani.
Pemprov Lampung kemudian menerbitkan Pergub Nomor 36 Tahun 2025 tentang Tata Kelola dan Hilirisasi Ubi Kayu. Regulasi tersebut menetapkan Harga Acuan Pembelian ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi 15 persen.
“Untuk Lampung, pemerintah sudah memiliki aturan yang mengatur tata kelola singkong. Ini menjadi salah satu hasil perjuangan panjang agar petani memiliki kepastian harga dan tidak lagi selalu menjadi pihak yang paling dirugikan ketika panen,” ujar Mikdar.
Ia menilai perubahan kondisi tersebut menjadi kabar penting pada momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap 24 September.
Menurutnya, peringatan Hari Tani Nasional tidak cukup hanya menjadi seremoni. Perhatian terhadap petani harus diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kepastian pasar, harga yang layak, dukungan sarana produksi, serta perlindungan dari tekanan pasar global.
“Semoga para petani singkong selalu ingat terhadap perjuangan Pansus Tata Niaga Singkong, gubernur dan PPUKI yang bersama-sama melalui banyak suka dan duka memperjuangkan agar impor diperketat, singkong mendapatkan subsidi pupuk, serta adanya aturan harga pembelian,” katanya.
Mikdar menegaskan, perjuangan memperbaiki tata niaga singkong pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan pendapatan petani sekaligus menjaga keberlangsungan industri pengolahan di Lampung.
“Harapannya, harga yang baik ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Lampung serta Sumatera. Petani sejahtera, industri berjalan, dan ekonomi daerah ikut tumbuh,” pungkas Mikdar. (*)
