Sekda Tubaba Dorong Penguatan Pencegahan Korupsi Lewat Implementasi MCSP 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba), Ir. Iwan Mursalin, S.Si., M.M., M.T., menegaskan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui implementasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2026.

Tulang Bawang Barat (Netizenku.com): Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Sosialisasi Pedoman MCSP Tahun 2026 sekaligus pembahasan target pemenuhan dokumen di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Selasa (4/8/2026).

Kegiatan tersebut diikuti Inspektorat Daerah serta seluruh perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab area intervensi MCSP. Selain memberikan pemahaman mengenai pedoman pelaksanaan, forum itu juga menjadi sarana menyamakan persepsi dalam memenuhi indikator dan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Iwan Mursalin menekankan bahwa MCSP bukan sekadar instrumen administrasi, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel melalui sistem pencegahan korupsi yang terintegrasi.

“Seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen yang sama dalam memenuhi seluruh indikator dan dokumen pendukung MCSP. Ini bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi merupakan upaya bersama membangun tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujar Iwan.

Sekda meminta seluruh organisasi perangkat daerah memperkuat koordinasi dan mempercepat penyelesaian dokumen agar seluruh target MCSP Tahun 2026 dapat dipenuhi tepat waktu.

Menurutnya, keberhasilan implementasi MCSP sangat bergantung pada sinergi antarpemangku kepentingan dalam menjalankan setiap area intervensi yang telah ditetapkan.

Selama kegiatan berlangsung, peserta juga memperoleh penjelasan teknis mengenai pedoman pelaksanaan MCSP Tahun 2026, mekanisme pengunggahan dokumen, hingga strategi percepatan pemenuhan indikator pada masing-masing perangkat daerah.

Selain itu, forum dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah sekaligus merumuskan langkah penyelesaian agar proses pemenuhan dokumen dapat berjalan lebih efektif.(*)

Editor : Arie