404 Not Found

Maaf, halaman yang anda cari tidak tersedia atau URL yang Anda inputkan salah

Perkuat Koordinasi, PGN Gelar Customer Business Gathering Asosiasi

Jakarta (Netizenku.com): PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina berkomitmen memenuhi kebutuhan gas bumi kepada seluruh segmen pelanggan industri dari berbagai sumber pasokan. Dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara PGN dan pelanggan, Rabu (27/3), PGN melaksanakan customer business gathering yang dihadiri 26 peserta dari 11 asosiasi seperti FIPGB, ASAKI, APOLIN, APGI, APINDO SUMUT, INAPLAS, IRGMA, APLINDO, APSyFI dan APKLP. Acara tersebut sebagai upaya mendengar masukan serta saran pelanggan industri terkait kondisi keterbatasan pasokan pipa, solusi pemenuhan demand ke depan, menyatukan pemahaman kedua belah pihak dalam mendukung upaya menjaga pertumbuhan dan daya saing industri, penyaluran gas bumi nasional dan kinerja perekonomian nasional.

Dijelaskan dalam kesempatan tesebut oleh Direktur Sales dan Operasi PGN, Ratih Esti Prihatini, PGN selalu berupaya optimal dalam melayani pelanggan, meskipun dalam kondisi operasi baik pasokan dan operasional infrastruktur terdapat kondisi planned (turn around atau operation maintenance regularly) dan uplaned shutdown. Seperti yang lumrah terjadi dalam operasi lapangan migas di sisi hulu, dibutuhkan kegiatan maintenance yang memerlukan waktu tertentu maka demikian halnya PGN juga terdapat masa maintenance untuk menjaga realibilitas dan layanan yang handal juga safety.

Dengan kondisi lapangan migas yang mengalami penurunan, PGN terus mengupayakan solusi untuk penyaluran gas ke pelanggan.

“Kami ingin usaha pelanggan harus tetap sustain, maka kami harus mengkomunikasikan kondisi rill ini kepada pelanggan untuk bersama-sama dalam satu perahu mencari solusi terbaik, win-win solution bagi kedua belah pihak,” ujar Ratih, (27/03/2024).

Berdasarkan survei pelanggan, sekitar 72 % pelanggan merupakan pelanggan tipe single fuel yang menggunakan gas bumi sebagai bahan bakar penggerak operasi mesin industri. Maka PGN juga terus mengupayakan untuk mendatangkan pasokan dari berbagai sumber lain seperti LNG dalam jangka pendek maupun panjang. PGN juga berkomunikasi dengan seluruh stakeholder, pemerintah, mengenai kondisi ini.

Selanjutnya, PGN mengupayakan alternatif tambahan pasokan gas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini, khususnya di wilayah Sumatera Bagian Utara, Tengah, dan Selatan, Lampung serta Jawa Bagian Barat. PGN menawarkan alternatif yakni pasokan gas dari LNG, mengingat kondisi natural decline dari sumber pasokan gas pipa konvensional

“Memang, penyaluran LNG sampai dengan disalurkan ke pelanggan membutuhkan rantai penyaluran yang lebih panjang dibandingkan dengan rantai penyaluran gas pipa. Hal ini karena adanya proses tambahan berupa pendinginan, transportasi, penyimpanan, dan regasifikasi. Kami tidak mengharuskan pelanggan untuk menggunakan LNG, namun kami harus tetap menyediakan opsi solusi dalam kondisi decline pasokan gas pipa. Kami tetap akan mengoptimalkan pemanfaatan pasokan gas pipa yang tersedia dari masing-masing pemasok gas dan kekurangannya akan kami tawarkan pasokan gas LNG untuk menjadi solusi pemenuhan kebutuhan gas dari industri saat ini,” ujar Ratih.

Ditambahkan Ratih bahwa walaupun LNG ini tersedia namun PGN akan tetap memprioritaskan dan mempertimbangan pemanfaatan gas pipa mengingat kebutuhan pelanggan untuk memperoleh harga yang lebih kompetitif.

PGN juga telah memiliki jaringan infrastruktur gas yang terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan alokasi pasokan gas pipa dan LNG untuk pemenuhan demand di berbagai wilayah. Harapannya tentunya dengan dukungan seluruh stakeholder termasuk Pemerintah dan regulator, PGN dan industri dapat tumbuh bersama serta dapat berkontribusi secara aktif dalam memperluas multiplier effect pemanfaatan gas bumi industri untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. (Rls/Len)

Pemkab Tubaba Siap Salurkan THR Kepada 3256 Penerima

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), menyiapkan anggaran sebesar Rp17.324.350.774 untuk penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) atau gaji ke-14 kepada 3.256 orang penerima.

Adapun ribuan penerima tersebut terdiri dari 2741 orang ASN dan 485 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta 30 orang anggota DPRD.

Kepala Bidang Perbendaharaan BKAD Tubaba, Tara Isabella, mengatakan pemberian THR Idulfitri 1445 Hijriah bagi ASN merupakan amanat yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2024.

Besaran THR yang akan dibayarkan Pemkab Tubaba kepada masing-masing ASN, lanjut dia, adalah sebesar penghasilan atau gaji yang diterima di bulan Maret, meliputi komponen gaji pokok dan tunjangan yang melekat seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan/tunjangan umum.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada seluruh pegawai, agar THR Idulfitri 1445 Hijriah dapat dipergunakan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan.

“Ini kewajiban pemerintah daerah yang diharapkan seluruh pegawai. Maka, pemerintah itu harus siap. Alhamdulillah, kita bisa menjalankan amanat Undang-Undang,” ujar Tara didampingi Staf BKAD, Ari Yanto saat dikonfirmasi wartawan di ruangannya, Kamis (28/3).

Lanjutnya, BKAD Tubaba berkomitmen untuk bekerja maksimal dalam penyaluran THR Idul Fitri. Dengan menargetkan proses penyaluran berlangsung mulai hari ini dan rampung pada 3 April 2024.

“Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Mohon doa dan dukungannya,” pungkasnya. (Leni/Arie)

Pj Bupati Pringsewu Panen Perdana Padi Organik Teknologi BBM

Pringsewu (Netizenku.com): Pj Bupati Pringsewu Marindo Kurniawan, melakukan panen perdana padi organik Gapoktan Agung Makmur, di Pekon Tulungagung, Kecamatan Gadingrejo, Kamis (28/3).

Padi organik dari benih varietas Sintanur bersertifikat Lembaga Sertifikasi Organik (Inovice) ini menggunakan teknologi Budidaya Berbasis Mikroba (BBM) sebagai pengganti pupuk kimia yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pringsewu Jaya Sejahtera.

Marindo mengatakan, tujuan Pemkab Pringsewu melalui BUMD menerapkan teknologi BBM adalah untuk memperbaiki dan memulihkan lahan sawah yang sudah tandus dan kritis akibat penggunaan pupuk kimia.

“Serta membantu pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi dengan penyediaan komoditi pertanian yang di butuhkan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani,” katanya.

Selain itu, juga untuk menjadikan Pringsewu sebagai lumbung pangan organik, baik skala lokal maupun nasional dan internasional, serta sebagai identitas kebanggaan Kabupaten Pringsewu, karena memiliki produk berkualitas hasil produksi putra daerah.

“Budidaya padi organik ini juga mendukung penggunaan pupuk organik sebagai pengganti pupuk bersubsidi yang kini semakin terbatas jumlah alokasinya,” ujarnya.

Untuk diketahui, teknologi BBM sebagai pengganti pupuk kimia memiliki keunggulan diantaranya mampu menetralisir residu kimia tanah, menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman secara dinamis, menghambat dan membasmi hama dan penyakit tanaman, menghasilkan zat tumbuh tanaman, dan memperbaiki tekstur, biologi, fisik, dan kimia tanah.

Komponen inti dari teknologi BBM adalah Konsorsium Mikroba Ghaly Tech (KMGT) yang terdiri atas Konsorsium Mikroba Padat (KMP) dan Konsorsium Mikroba Cair (KMC). KMGT sendiri dapat diproduksi di setiap kabupaten di Indonesia, karena bahan bakunya lokal, murah dan berlimpah.

Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu Heri Iswahyudi beserta jajaran Pemkab Pringsewu dan Pemkab Ogan Komering Ilir, Ketua TP-PKK Kabupaten Pringsewu Agnesia Marindo, Dinas Pertanian Provinsi Lampung, BUMD Provinsi Lampung PT. Wahana Raharja dan PT Lampung Jasa Utama serta BUMD Pringsewu PT Pringsewu Jaya Sejahtera. (Rz)

DPRD Tubaba akan Hearing Terkait LKPJ Bupati Terhadap APBD 2023

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) akan menggelar hearing atau rapat dengar pendapat terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat.

Hearing tersebut berkaitan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati terhadap APBD tahun anggaran 2023 yang telah disampaikan Penjabat Bupati Tubaba Drs. M. Firsada, M.Si pada Rabu (13/3) lalu.

Kepala Bagian Fasilitasi, Penganggaran, dan Pengawasan DPRD Tubaba, Dedy Oktaviali S.P,MM, mewakili Sekretaris Dewan (Sekwan) Rudi Riansyah,S.E,MM, mengatakan hearing tersebut diagendakan akan dimulai tanggal 1 hingga 4 April 2024.

“Ya, pekan depan, mulai tanggal 1 -4 April 2024 DPRD melalui tim Panitia Khusus (Pansus) yang beranggotakan 10 orang, akan mengadakan hearing dalam rangka membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2023 terkait pelaksanaan program OPD tahun 2023,” ujar Dedy, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (27/3).

Menurutnya, hearing itu bertujuan sebagai bahan DPRD dalam menetapkan rekomendasi kepada Kepala Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melakukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang.

“Hasil pembahasan DPRD atas LKPJ Bupati ini ditetapkan dalam keputusan DPRD berupa catatan-catatan dan rekomendasi yang sifatnya strategis untuk dipedomani oleh kepala daerah dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait untuk penyelenggaraan pemerintahan yang akan datang. Nantinya, dari hearing ini akan ada rekomendasi terkait program yang telah dilaksanakan, apakah sudah sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif atau belum. Sehingga kedepannya dapat lebih diperbaiki,” ujarnya.

Lanjut Dedy, hearing akan ditempatkan di ruang komisi sekretariat DPRD Tubaba. Dimana fokus dalam pembahasan LKPJ ini lebih kepada penilaian terhadap kinerja dan hasil yang didapatkan dari program yang telah dilaksanakan.

“Adapun waktu pelaksanaan hearing dimulai pukul 09.00 WIB – 15.30 WIB. Untuk itu, diharapkan setiap OPD dapat hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan, dengan membawa berkas yang dibutuhkan sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023,” pungkasnya.(Leni/Arie)

Pemkab Tubaba Siap Salurkan Dana Hibah Parpol Pileg 2019

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) siap menyalurkan bantuan dana hibah bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD kabupaten setempat hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2019.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Tubaba, Mubaroq Daud, mengatakan sebanyak delapan Partai Politik (Parpol) yang memiliki kursi di DPRD Tubaba hasil Pileg periode 2019-2024 yang mendapatkan bantuan dana hibah daerah dari Pemkab Tubaba.

“Ada 8 Parpol yang akan mendapatkan bantuan ini, yakni PDI-P, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai PKB, Partai Perindo, dan PAN,” kata dia kepada Netizenku.com, Kamis (28/3).

Menurutnya, besaran dana bantuan yang akan diterima oleh Parpol berbeda-beda. Sebab, besaran dana tersebut didasarkan pada perolehan suara partai yang diperoleh pada Pileg 2019 silam.

“Untuk besaran dananya berbeda-beda, satu suara partai dinilai Rp2.735,” ulasnya.

Ia merinci, Partai PDI-P mendapatkan perolehan suara sebanyak 34.377 suara, Partai Demokrat (24.674 suara), Partai NasDem (17.138 suara), Hanura (13.838 suara), Gerindra (21.198 suara), PKB (9.011 suara), Perindo (10.004 suara), dan PAN mendapatkan perolehan suara sebanyak 9.544 suara.

“Total dana yang disiapkan untuk bantuan hibah Parpol sebesar Rp382,3 juta, dan yang akan kita bayarnya hanya untuk 10 bulan saja. Partai sudah bisa mengurus pencairan pada minggu ini. Dan dananya pun langsung di transfer ke rekening masing-masing partai,” jelasnya.

Dia menambahkan, bantuan dana Pemkab Tubaba tersebut dimaksudkan untuk pembinaan, dan pengkaderan bagi setiap Parpol demi terwujudnya kaderisasi yang baik di masing-masing partai. (Leni/Arie)

PUPR Tubaba Wujudkan Konektivitas Jalan Mantap Antar Wilayah

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Untuk mewujudkan konektivitas infrastruktur jalan mantap antar wilayah di 9 kecamatan, Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) membeli dua alat berat jenis Pneumatic Tire Roler (TS206) dan Asphalt Finisher HA60C yang bersumber dari dana APBD Tahun 2024.

Kedua alat berat tersebut diadakan untuk melengkapi ketersediaan alat berat milik Dinas PUPR dalam rangka menjalankan kegiatan peningkatan, pemeliharaan, dan rekontruksi pada program penyelenggaraan jalan jembatan.

“Fokus pengadaan dua alat itu, untuk mendukung kegiatan pemeliharaan rutin ruas jalan yang menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten dengan metode swakelola,” kata Kepala Dinas PUPR Tubaba Ir. Iwan Mursalin, ST.,MT didamping Sekretaris Ir. Sadarsyah, ST.,MT di ruang kerjanya, Selasa (26/3/2024).

Iwan mengungkapkan, jalan mantap atau ruas-ruas jalan dengan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti sesuai standar tertentu, di Kabupaten Tubaba pada tahun 2023 telah mencapai 40,58 persen dari tahun sebelumnya sebesar 40,00 persen.

“Pada tahun 2023, kita melaksanakan program penyelenggaraan jalan, berupa peningkatan jalan sepanjang 32,773 kilo meter, dan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 46,340 kilo meter. Tahun ini infrastruktur jalan tetap menjadi prioritas karena kita ingin mewujudkan konektivitas antar kecamatan dengan kondisi ruas jalan yang baik dan nyaman untuk dilalui masyarakat dan pengguna jalan,” ucapnya diamini Kabid Bina Marga, Iwan Setiawan Ismed Balaw,ST.MT

Selain mengupayakan percepatan capaian infrastruktur jalan yang mantap, Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2024 Dinas PUPR juga mempunyai target dalam penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, penyusunan dokumen rencana, dan pemanfaatan ruang.

“Tahun ini beberapa ruas jalan akan dilakukan peningkatan dan perbaikan, baik melalui dana APBD maupun DAK dengan sistem lelang dan swakelola, juga Dinas PUPR akan membangun beberapa kantor pemerintahan salah satunya Kantor Dinas Perhubungan,” tutupnya. (Leni/Arie)

Jelang Idul Fitri Pemkab Tubaba Gelar GPM

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Menjelang hari raya Idul Fitri 1445 Hijiriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulangbawang Barat (Tubaba) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM). Dipusatkan di Pasar Tradisional Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kamis, (28/3).

Acara yang dihadiri oleh puluhan masyarakat Kelurahan Daya Murni itu, dibuka secara langsung oleh Pejabat (Pj) Bupati Tubaba, M. Firsada, serta turut dihadiri segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten setempat.

Firsada menyampaikan, gerakan yang dilakukan Pemkab Tubaba menjelang hari raya Idul Fitri ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat dengan golongan tingkat perekonomi menengah ke bawah.

“Kegiatan GPM yang kita gelar ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap masyarakat. Bahan pokok seperti beras, cabai, bawang, tepung, dan minyak goreng yang kita jual hari ini tentunya dengan harga yang terjangkau,” ujar Firsada.

Bukan hanya menggelar GPM, pada kesempatan itu Pemkab Tubaba juga sekaligus melakukan monitoring ke beberapa pedagang pasar dengan tujuan menjaga stabilitas kebutuhan barang pokok di pasaran.

Hasilnya, Firsada mengatakan, ketersediaan kebutuhan bahan pokok dipasaran saat ini terbilang cukup aman serta tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan.

“Alhamdulillah untuk stok dan harga insyaallah terbilang aman. Kondisi seperti ini yang harus kita jaga menjelang lebaran nanti,” tandas Firsada. (Leni/Arie)

Target PAD Tubaba Over 100,15 Persen

Foto: Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ainuddin Salam, SE.M.IP tengah memaparkan peroleh target PAD Kabupaten Tubaba tahun 2023, Kamis (11/1/2023). (Arie/NK)

Foto: Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ainuddin Salam, SE.M.IP tengah memaparkan peroleh target PAD Kabupaten Tubaba tahun 2023, Kamis (11/1/2023). (Arie/NK)

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) tahun 2023 mengalami over target hingga 100,15 persen, dari target yang ditetapkan dengan perolehan dana mencapai Rp28,8 miliar.

Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tubaba Ainuddin Salam, SE.,M.IP, mengungkapkan pencapaian perolehan PAD melebihi target yang ditetapkan tersebut bersumber dari sektor pajak dan retribusi.

“Perolehan PAD Tubaba bersumber dari sektor pajak mencapai Rp26,6 miliar dari target Rp26,3 miliar over sekitar 246 juta. Sementara dari sektor retribusi hanya tercapai Rp2,3 miliar dari target Rp2,5 miliar atau kurang dari target sekitar 200-an juta. Jadi kalau dari sektor pajak over kalau dari sektor retribusi hanya mencapai 91,90 persen saja, namun secara global PAD Tubaba mengalami over target,” kata dia kepada Netizenku.com di ruang kerjanya di Kantor Badan Pendapatan Daerah, Komplek Perkantoran Bupati, Tiyuh Panaragan, Kecamatan Tulangbawang Tengah, Kamis (11/1).

Menurutnya pencapaian target tahun 2023 menjadi pedoman dan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah untuk bagaimana berupaya meningkatkan PAD pada tahun 2024 agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan legislatif dan eksekutif dalam komponen APBD tahun anggaran 2024 yang mengalami kenaikan hingga Rp36 miliar dari target yang ditetapkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp28,8 miliar.

“Kita optimis 2024 juga mencapai target, karena Pajak Penerangan Jalan (PPJ) setiap tahun juga mengalami kenaikan, dan ada peningkatan nilai objek pajak yang signifikan dari PBB ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang melintas di wilayah Kabupaten Tubaba,” ulasnya.

Menurutnya di tahun 2023 ada beberapa sektor retribusi yang tidak mencapai target seperti sektor Persetujuan Pembangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang hanya mencapai 68 persen dari target dengan perolehan Rp536 juta dari target Rp780 juta,. Selain itu, dari retribusi jasa parkir hanya mencapai 87 persen dari target yang hanya memperoleh Rp182 juta dari target yang ditetapkan Rp210 juta, dan uji ukur (Tera) dari target yang ditetapkan Rp10 juta hanya tercapai Rp7,9 juta.

“Tahun ini kami dan OPD terkait akan berupaya maksimal dalam pencapaian target PAD 2024 apalagi targetnya tiap tahun ada peningkatan seperti dari sektor pajak dari target Rp26,3 miliar menjadi Rp28,5 miliar, dan sektor retribusi dari target Rp2,5 miliar menjadi Rp7,5 miliar di tahun ini,” terang Ainuddin.

Menurutnya, untuk menggali dan melakukan pencapaian target PAD, pihaknya juga akan terus melakukan pendataan dan turun ke lapangan. Selain itu, juga akan melakukan pembinaan di beberapa tiyuh di Tubaba yang tidak mencapai target dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan langsung melakukan pendampingan para aparatur tiyuh dalam proses penagihan dan penyetorannya.

“Contohnya tiyuh ini tidak lunas PBB kendalanya apa, nanti kita akan membantu dan menjadikan tiyuh tersebut menjadi tiyuh binaan dan kita akan intens turun membantu dalam hal penagihan dan penyetoran dengan harapan di tahun 2024 tiyuh-tiyuh di Tubaba semuanya dapat mencapai target hingga 100 persen,” tutupnya. (Leni/Arie)

Tubaba Tingkatkan Taraf Hidup Lewat Rumah Layak Huni

Foto: Kepala Dinas Perkimta Tubaba Ir. Rizal Irawan, ST.,MT. (Arie/NK)

Foto: Kepala Dinas Perkimta Tubaba Ir. Rizal Irawan, ST.,MT. (Arie/NK)

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) melalui Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) terus berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu dalam memperoleh rumah layak huni.

Upaya tersebut dengan meluncurkan program Nuwo SIP (Sehat Indah Produktif) mulai tahun 2024 yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Peningkatan dan penanganan rumah dari tidak layak huni menjadi layak huni ini juga membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat melalui program bedah rumah yakni Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), program bedah rumah dari Pemprov Lampung melalui program Bantuan Stimulan Mahan Swadaya (BSMS), dan bantuan bedah rumah Aspirasi DPR RI, serta program bedah rumah dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tubaba.

Kepala Dinas Perkimta Tubaba Ir. Rizal Irawan, ST.,MT mengungkapkan masyarakat kurang mampu di Kabupaten Tubaba yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga awal 2024 tercapat mencapai 3682 rumah. Penanganan jumlah RTLH ini tidak akan dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah tanpa dukungan dari semua pihak baik pusat, provinsi, dan lembaga lainnya.

“Tahun ini saja, melalui dana APBD tahun 2024 Pemkab baru bisa mengalokasikan anggaran bedah rumah Nuwo SIP untuk 20 unit RTLH,” kata dia kepada Netizenku.com didampingi Ali Zainal selalu Kabid Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di kantor Disperkimta Tubaba, Panaragan, Kamis (28/3/2024).

Dia melanjutkan, diharapkan dengan program Nuwo SIP ini dapat bersinergi dengan program yang dijalankan Pemerintah Pusat dan provinsi dalam upaya penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tubaba.

“Dalam meningkatkan kondisi rumah masyakarat Tubaba, selain mengandalkan dana APBD, kami juga mengajukan program bedah rumah ke Pemerintah Pusat, Pemprov Lampung, melalui Aspirasi DPR RI, dan Baznas Tubaba. Sehingga harapannya dalam satu tahun ada puluhan bahkan sampai ratusan RTLH di Tubaba yang menjadi layak huni,” ulasnya.

Terkait program Nuwo SIP, lanjut Rizal Irawan, masyarakat penerima program perbaikan rumah ini nantinya akan mendapatkan bantuan dana sebesar Rp20 juta/rumah yang dialokasikan dengan komposisi 75 persen bantuan stimulan berupa material bangunan, 10 persen untuk bantuan stimulan berupa upah, dan 15 persen bantuan stimulan untuk peningkatan produktifitas dari pemilik rumah tidak layak huni.

“Kelebihan dari program Nuwo SIP dari program bedah rumah lainnya adalah dalam program Nuwo SIP ini terdapat nilai tambah yakni selain bantuan stimulan untuk perbaikan rumah juga terdapat stimulan untuk mengungkit produktivitas bagi pemilik RTLH itu sendiri. Sehingga diharapkan para penerima program ini pada masa yang akan datang tidak bergantung lagi dengan bantuan pemerintah khususnya untuk perbaikan rumah,” terangnya.

Menurutnya, dalam merealisasikan program ini, Pemkab Tubaba membentuk kader-kader di setiap tiyuh dan kecamatan yang akan menjadi fasilitator dalam rangka melakukan fasilitasi dan advokasi terhadap penanganan rumah tidak layak huni di wilayahnya masing-masing.

“Kader ini mempunyai andil dalam menginput data dan memberikan informasi serta memberikan saran dan kritik mengenai rumah tidak layak huni ditempatnya masing-masing. Data ini kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Disperkimta dalam rangka penanganan RTLH di Tubaba,” kata dia sembari menjelaskan pembentukan kader ini adalah implementasi dari Gerakan LIMAS (Gerakan Peduli Rumah Sesama), sebagai langkah pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat untuk kembali menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat terhadap perumahan yang layak huni dan mengedepankan serta menggalakkan kembali rasa kebersamaan dan kegotongroyongan ditengah masyarakat.

Rizal Irawan menargetkan program Nuwo SIP tahun 2024 akan mulai digulirkan sekitar bulan Maret mendatang,” Kita targetkan program ini mulai berjalan pada Maret mendatang, yang pasti setelah selesai melakukan verifikasi dan validasi para calon penerima. Sehingga yang menerima bantuan ini memang masyarakat yang sudah siap membangun dan berhak menerimanya,” pungkasnya. (Arie)

Pemprov Lampung Tepis Tuduhan Tidak Komitmen Salurkan DBH, Pemkot Dinilai Lucu

PLT Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, ketika menjelaskan kepada awak media. Foto: Luki

PLT Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, ketika menjelaskan kepada awak media. Foto: Luki

Bandarlampung (Netizenku.com): Pemerintah Provinsi Lampung menepis tuduhan yang menyebut mereka tidak komitmen dalam penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), seperti yang dituduhkan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung.

“Pemkot itu menurut kami sama sekali tidak benar, karena kami bulan Februari sudah menyalurkan 80 miliar, lalu Maret beberapa hari yang lalu, 149,7 miliar,” Kata Kepala Bidang Evaluasi, Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri, kepada awak media, Rabu (27/3).

Menurutnya penyaluran DBH tersebut sudah sesuai dengan hasil pertemuan Gubernur dengan para pemangku jabatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada (14/3).

Ia pun memperkirakan Kepala BPKAD Kota Bandarlampung, M. Nur Ramdhan, tidak diberitahukan oleh Walikota Bandarlampung, Eva Dwiana ikhwal komitmen bersama dengan Pemprov Lampung menyoal DBH.

“Makanya lucu Pemprov dibilang tidak komit, sementara waktu pertemuan itu sudah disampaikan langsung oleh Gubernur,” lanjutnya.

Skema pembayarannya, terang dia, dilakukan Pemprov Lampung tidak asal-asalan. Pembayaran tersebut sudah disampaikan kepada Irjen Kemendagri yang melakukan supervisi yang kemudian setelahnya disampaikan Gubernur Arinal terhadap Walikota dan Bupati se Provinsi Lampung.

Bahkan ketika Pemprov membayarkan DBH di bulan Maret, Kabupaten lain berterima kasih. Hanya Pemkot Bandarlampung yang menganggap Pemprov Lampung tidak komitmen.

Ia pun dibuat heran oleh pernyataan pihak Pemkot Bandarlampung yang mengaku menunggu Pemprov Lampung mencicil DBH untuk membayar THR ASN dan Tukin pegawai.

Penggunaan DBH, urai dia, memang benar dapat digunakan untuk apa saja. Namun kalau untuk pembayaran belanja pegawai, gaji pegawai, maupun tunjangan itu biasanya berasal dari dana alokasi umum (DAU) yang setiap akhir bulan disalurkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia maupun dana transfer umum (DTU).

“Penggunaan DBH itu bisa digunakan untuk apa saja. Artinya kalau untuk pembayaran THR, Gaji, untuk pembayaran PPP itu bisa berasal dari DAU yang setiap akhir bulan disalurkan oleh Pemerintah Pusat,” terang dia.

Menurutnya Pemkot Bandarlampung tidak tuntas dalam mengatur keuangan daerah. Berdasarkan penjelasannya, seharusnya terdapat keseimbangan antara porsi belanja dan porsi pendapatan.

Dalam menganggarkan keuangan, Pemerintah Daerah harus realistis. Realistis yang dimaksud, jelas dia, seimbang antara pendapatan dan pengeluaran.

Biasanya Pemda kurang realistis pada saat menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lantaran tidak diatur oleh undang-undang maupun Perpres berbeda dengan dana transfer yang sudah diatur.

“Jadi belanja sudah dianggarkan tetapi pendapatan tidak masuk. Disitulah terjadi permasalahan,” jelas dia.

Nurul Fajri juga menganggap Pemkot Bandarlampung, tidak dapat memaksimalkan PAD sehingga ia berpangku tangan hanya menunggu DBH saja.

Hal tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk Pemkot Bandarlampung agar dapat menggenjot PAD di wilayah hingga mencapai kemandirian. Kota yang mandiri ditandai dengan PAD nya yang tinggi.

“Seperti halnya DKI itu PAD nya tinggi. Jadi mereka sudah mandiri dan tidak mengandalkan DBH lagi,” pungkasnya. (Luki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tubaba Berhasil Tekan Laju Inflasi Daerah

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Pemkab Tulangbawang Barat (Tubaba) dibawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Drs. M. Firsada, M.Si., berhasil menekan laju inflasi daerah hingga memasuki pekan kedua bulan Maret 2024.

Firsada mengatakan, inflasi daerah di Tubaba dapat dikendalikan bahkan melandai, dari data Februari 2024 yang tercatat diangka 4,004 hingga turun drastis 52,05 persen, yakni diangka 1,920 pada Maret 2024.

“Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir Februari 2024, Kabupaten Tubaba sempat naik diangka inflasi sebesar 4,004 dengan andil penyebab terbesar dari kenaikan harga komuditi yakni cabai merah (2,281), beras (0,86) dan daging sapi (0,3). Dimana minggu ketiga Februari 2024 menurun menjadi 3,142 hingga pada minggu kedua Maret awal puasa turun menjadi 1.920,” kata Firsada.

Penurunan laju inflasi tersebut, menjadi bukti keberhasilan Pemkab Tubaba di bawah kepemimpinan Firsada merealisasikan salah satu program prioritas yang dibawanya sejak memimpin di bumi Ragem Sai Mangi Wawai.

“Keberhasilan menekan laju inflasi ini tidak lepas dari kerjasama seluruh stakeholders, Forkopimda, dan Perum Bulog yang menjadikan inflasi fokus masalah yang harus cepat diselesaikan. Kita secara bersama telah melakukan langkah-langkah pemantauan harga bahan pokok, memastikan stok tersedia, distribusi/pasokan lancar dan berkomunikasi dengan pihak pemasok pada pasar tradisional,” ujarnya.

Salah satu yang saat ini terus digalakkan Pemkab Tubaba, lanjut dia, adalah intens membawa program pasar murah di setiap kecamatan, melakukan intervensi pasar, tebus murah dan menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu di Tubaba.

“Setelah dilakukan operasi pasar, diantaranya di Tiyuh/Desa Mulyo Asri, dan Pulung Kencana berupa beras 30 ton, minyak Goreng 300 liter, dan tepung terigu 350 kg. Harga komoditi tersebut berangsur turun. Tentunya ke depan kita akan lebih serius lagi menekan inflasi daerah, apalagi menjelang Idul Fitri nanti, Insya Allah ini akan terus menjadi perhatian kami kedepannya,” tuturnya.

Pengendalian Inflasi merupakan amanat Menteri Dalam negeri yang setiap hari Senin di evaluasi sejauh mana upaya Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Inflasi.

“Alhamdulillah di Tubaba ini antara suplai dan permintaan tidak terlalu timpang, sehingga harga sembako relatif stabil,” pungkasnya.(Leni/Arie)

Dendi Harap Pemprov Lampung Terus Perhatian ke Pemkab Pesawaran

Pesawaran (Netizenku.com): Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, berharap kepada pihak Pemprov Lampung dapat terus memberikan perhatian dan bantuan kepada kabupaten ini, baik melalui kebijakan maupun program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Harapan Dendi ini diutarakan saat menerima kunjungan safari Ramadan jajaran Pemerintah Provinsi Lampung di Masjid Al-Ikhlas, Desa Karang Anyar, Kecamatan Gedongtataan, pada Rabu (27/03/2024).

“Pesawaran dapat diperhitungkan sebagai salah satu daerah penyangga Provinsi Lampung dengan berbagai potensi, dan dapat menunjang peningkatan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucap Dendi.

Dalam kunjungan safari Ramadan ini, selain dapat menorehkan makna yang luar biasa dalam mempererat ikatan emosional antara Pemprov Lampung dengan aparatur pemerintah dan masyarakat Bumi Andan Jejama juga dapat menambah motivasi dalam mewujudkan Pesawaran lebih maju, makmur dan sejahtera.

“Sesuai visi kami “Pesawaran Lebih Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakat Yang Produktif”, kami secara maksimal ingin mewujudkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga masyarakat tanpa membedakan latar belakang suku, agama, kelompok, dan golongan, serta berupaya keras untuk merealisasikan berbagai program prioritas yang merupakan target dalam masa kepemimpinan kami,” janji Dendi.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto, mengatakan safari ramadhan bukan hanya tentang menjalankan ibadah dan meraih pahala, tetapi juga menguatkan jalinan persaudaraan dan silaturahmi.

“Silaturahmi antara pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta seluruh rakyat dan berbagai elemen masyarakat,” ucap Farizal.(Soheh)

Firsada Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BI Lampung

Tulangbawang Barat (Lentera SL): Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M.Firsada, M.Si., menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Junanto Hendriwan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Lampung, di Bandarlampung, Jum’at (22/3).

Pengukuhan dilakukan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Doni Primanto Joewono atas nama Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjio. Junanto sebelumnya menjabat Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Tengah, sementara Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung lama Budiyono, kini mengemban amanah jabatan baru sebagai Kepala Departemen Pengelolaan Logistik dan Fasilitas Bank Indonesia.

Nampak hadir pula, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Anggota Komisi XI DPR RI
Ahmad Junaidi Auly, para kepala daerah, forkopimda, manajemen Bank Indonesia, dan tamu undangan lain.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi yang juga hadir dalam kegiatan ini mengucapkan terima kasih kepada Budiyono atas dedikasi dan kerjasama yang telah terjalin dengan sangat baik. Iya juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Junanto Herdiawan, dan berharap dapat meneruskan apa yang sudah terjalin dengan baik.

“Terimakasih Pak Budi yang selama 2 tahun telah memimpin Bank Indonesia Provinsi Lampung atas kerjasamanya yang sangat baik. Semoga Pak Junanto Herdiawan bisa meneruskan apa yang sudah kita lakukan,” ujar Gubernur Arinal.

Dan kepada Kepala Perwakilan BI Lampung yang baru, Arinal berharap kedepannya Kolaborasi dan sinergi yang telah terbangun dapat semakin baik.

“Kerjasama dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung dalam memperkuat sektor perekonomian sangat kita rasakan. Mulai dari sinergi bersama TPID, melalui GNPIP, TP2DD, Foila, serta sinergi pengembangan UMKM pariwisata dan ekonomi kreatif,” ujar Gubernur Arinal.

Kemudian, lanjut Arinal, kinerja ekonomi Lampung tahun 2023 tumbuh 4,55 persen, sesuai dengan target RPJMD. Nilai tersebut menguat dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,28 persen. Sementara dari sisi inflasi, pada tahun 2023 tercatat 3,47 persen. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi intensif dalam kerangka TPID yang berjalan dengan baik terutama dalam mengawal stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.

“Tentunya capaian yang sudah baik dari Pak Budiyono selama di BI Lampung saya harap dapat diteruskan dan ditingkatkan lagi oleh Pak Junanto Herdiawan,” tutupnya.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono mengapresiasi Pemda se-Provinsi Lampung atas dukungan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

“Atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lampung beserta jajaran atas dukungan kepada Bapak Budiyono. Semoga seluruh kerja bersama, sinergi, dan kolaborasi yang sudah terbangun bisa dilanjutkan bersama oleh Kepala Perwakilan BI Lampung yang baru,” singkatnya. (Leni)

Pj Bupati Tubaba Safari Ramadan di Masjid Al-Munawar Waykenanga

Tulangbawang Barat (Lentera SL): Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat (Tubaba) Drs. M.Firsada, M.Si., bersama Penjabat Ketua TP-PKK Dra. Hanita Farial M.Si melakukan kunjungan Safari Ramadhan 1445 Hijriah ke Masjid Al-Munawar di Tiyuh Indraloka I Kecamatan Waykenanga, Selasa (26/3).

Dalam kegiatan tersebut Firsada mengatakan, tujuan dari kegiatan safari Ramadan yang digelar Pemkab Tubaba ini adalah untuk melakukan silaturahmi antar pemerintah dengan masyarakat agar ukhuwah Islamiyyah semakin erat,

“Saya berharap melalui kegiatan ini, akan terjalin ikatan rasa persaudaraan yang makin erat diantara jajaran aparatur pemerintahan dengan segenap komponen masyarakat, sehingga hal ini akan berdampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan yang dilaksanakan di Kabupaten Tubaba,” ujarnya

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, lanjut Firsada, selain sebagai sarana silaturahmi, juga guna melihat secara nyata kegiatan yang ada di masyarakat, terutama dalam menjalankan ibadah puasa dan amaliah Ramadhan lainnya.

“Hikmah penting lain dari kegiatan ini adalah terbangunnya semangat serta kebersamaan di antara seluruh komponen lapisan yang ada di Tubaba dalam turut serta membangun dan mendukung program-program yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah,” kata dia.

Dilanjutkannya, semangat kebersamaan ini nantinya akan terus kita pupuk dan tumbuh kembangkan, sehingga dapat menjadi pilar positif dalam upaya untuk terus melaksanakan berbagai agenda pembangunan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tubaba.

Selain itu, saat menanggapi usulan dari tokoh masyarakat setempat, Firsada menjelaskan, masalah jalan merupakan prioritas pemerintah. Dan pemerintah pusat sudah mengamanatkan secara bertahap setiap daerah harus menganggarkan dana infrastruktur sebesar 40 persen.

Menurutnya, hingga saat ini jajaran aparatur Pemkab Tubaba setahap demi setahap terus melakukan upaya untuk membangun dan memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Sehingga diharapkan hal ini akan dapat menunjang tercapainya kemajuan yang lebih cepat dan lebih merata di Kabupaten Tubaba

“Saya sangat mengharapkan agar kiranya seluruh masyarakat yang ada di Tubaba pun dapat senantiasa mendukung, menjalin kebersamaan, dan berperan aktif dalam setiap proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah ini, sehingga nantinya kemajuan yang terjadi di daerah semakin meningkat, maju, dan berdaya saing,” harapnya. (Leni)

Berkas Lengkap, Lima Tersangka Narkoba Dilimpahkan ke JPU

Pringsewu (Netizenku.com): Satnarkoba Polres Pringsewu melimpahkan lima tersangka tindak pidana narkoba ke pihak jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Pringsewu, Rabu (27/3/2024).

Pelimpahan ini menindaklanjuti surat kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu, yang menyatakan bahwa berkas perkara penyidikan telah lengkap atau P-21.

Kasat Narkoba, Iptu Yudi Raymond, memberikan keterangan bahwa kelima tersangka yang dilimpahkan adalah AR (22), DM (24), dan GR (24), ketiganya merupakan warga Pekon Pasir Ukir Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu.

Sementara itu, tersangka lainnya adalah MS (27), warga Kelurahan Pringsewu Timur Kecamatan Pringsewu, dan RA (21), yang berasal dari Desa Kota Dalom, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran.

“Kelima tersangka berikut barang bukti kita limpahkan ke pihak penuntut umum pada Rabu siang tadi, setelah proses pelimpahan ini maka ke lima tersangka akan menjalani proses peradilan selanjutnya yakni persidangan,” ujar Iptu Yudi Raymond.

Menurutnya, ke lima tersangka ini sebelumnya ditangkap polisi dalam kurun waktu Januari hingga Februari 2024 di wilayah Pringsewu. Mereka diduga terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

Dalam proses penyidikan perkara, ke lima tersangka dijerat dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal hingga 12 tahun penjara. (Rz)

Kapolres Pringsewu Cek Unit Pelayanan Publik

Pringsewu (Netizenku.com): Kapolres Pringsewu, AKBP Benny Prasetya, beserta beberapa pejabatnya, turun langsung melakukan pengecekan unit pelayanan publik di Mapolres. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pelayanan kepolisian berjalan dengan optimal.

Dalam pengecekan tersebut, mereka memeriksa beberapa layanan termasuk pelayanan SKCK, sidik jari, izin keramaian, serta pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat. Semua layanan tersebut terpusat di Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT).

“Tujuan dari pengecekan ini tidak hanya untuk memastikan kesiapan personel dan kualitas pelayanan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kemungkinan kendala yang mungkin muncul selama proses pelayanan,” ujar AKBP Benny Prasetya kepada media.

Ia menegaskan pentingnya pengawasan langsung ini sebagai langkah untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan oleh kepolisian kepada masyarakat.

“Semua masukan dari hasil pengecekan akan segera ditindaklanjuti untuk memperbaiki layanan yang ada, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari upaya peningkatan yang dilakukan oleh kepolisian,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengumumkan bahwa pihaknya sedang mempersiapkan layanan call center Polri 110. Layanan ini akan memudahkan warga untuk melaporkan informasi darurat terkait kriminalitas, bencana, kecelakaan, kerusuhan, dan lain sebagainya.

“Layanan call center 110 ini gratis dan tersedia 24 jam. Program ini merupakan komitmen Polri dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tandasnya. (Rz)

Kapolres Pesawaran Imbau Organ Tunggal Tak Setel Musik Remik

Pesawaran (Netizenku.com): Kapolres Pesawaran AKBP Maya Henny Hitijahubessy, mengimbau untuk hiburan organ tunggal tidak boleh lagi menyetel musik berbau remik, karena musik seperti inilah yang mengundang untuk penyalahgunaan narkoba maupun Miras.

Penegasan tersebut diutarakan Maya saat melakukan penandatangan MoU deklarasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), terkait kesepakatan bersama tentang penertiban hiburan orgen tunggal di wilayah Pesawaran di Aula Pemkab setempat, Rabu (27/3/24).

“Kami meminta kepada semua unsur untuk dapat membantu menjalankan aturan yang telah ditetapkan, guna ketertiban dan keamanan masyarakat di Kabupaten Pesawaran agar tidak terjadi lagi konflik dan memakan korban seperti kejadian sebelumnya,” tegas Maya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, di kesempatan tersebut mengatakan, deklarasi yang dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat di Bumi Andan Jejama, dan berharap kegiatan ini akan berjalan dengan baik serta bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

“Kesepakatan yang kita lakukan ini, menanggapi arahan dari Kapolda Lampung Irjen Helmy Santika, terkait izin hiburan langsung dari Kapolres dan pembatasan penyelenggaraan hiburan orgen tunggal, orkes, band, dan hiburan lainnya dimulai pada pagi hari pukul 08.00 WIB s.d 21.00 WIB,” ungkapnya.

Menurutnya, arahan tersebut telah dipahami oleh semua audiens dan pemilik usaha orgen tunggal. Namun, kesadaran individu masih perlu ditingkatkan.

“Oleh karena itu, saya mengajak semua perwakilan yang hadir untuk berkolaborasi secara efektif dalam menjaga kondusifitas di wilayah Pesawaran,” ucapnya.

Selain itu, bupati juga mewajibkan agar setiap rencana pelaksanaan penyelenggaraan orgen tunggal, untuk mendapatkan izin dan melaporkan kepada aparatur setempat.

“Hal itu terkait ketertiban dan keamanan lingkungan, dan wajib mewaspadai akan terjadinya kejahatan umum dan penyalahgunaan narkotika, serta minuman keras pada saat penyelenggaraan orgen tunggal berlangsung, dan penyelenggaraan orgen tunggal mengutamakan kepentingan umum, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan,” ujar Dendi.

Lebih lanjut Dendi mengimbau agar tetap mewaspadai timbulnya perkembangan budaya baru sebagai dampak modernisasi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal. Di mana peran serta aparatur pemerintah, aparat keamanan, dan segenap elemen masyarakat menuntut untuk bersama-sama bersinergi memerangi penyakit masyarakat yang kerap kali mengganggu kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

“Saya mengajak untuk kita terapkan bersama aturan yang telah ditetapkan untuk kepentingan kita semua, dan untuk masa depan kita semua agar kedepan lebih baik lagi,” harap Dendi. (Soheh)

Truk Odol Buat Jalan Nasional Rusak, DPR RI Desak Ditindak Tegas

DPR RI ketika meninjau jalan nasional di Lampung. Foto: Luki.

DPR RI ketika meninjau jalan nasional di Lampung. Foto: Luki.

Bandarlampung (Netizenku.com): Anggota Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras dan Tamanuri, meninjau kondisi jalan nasional di Lampung menjelang Idul Fitri 2024. Hasilnya, ditemukan banyak kerusakan pada jalan yang baru saja diperbaiki akibat dilintasi truk Over Dimension and Over Load (ODOL).

“Jalan nasional yang baru diperbaiki belum lama ini sudah banyak bergelombang akibat truk ODOL,” kata Andi Iwan saat meninjau Terminal Rajabasa, Senin (27/3).

Menurut Andi, truk ODOL menjadi salah satu faktor utama kerusakan jalan nasional. Hal ini menyebabkan kerugian negara dan membahayakan pengguna jalan.

“Jalan ini tidak akan pernah bisa maksimal kalau penertiban terhadap truk ODOL tidak tegas,” tegasnya.

Ia pun mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam menangani truk ODOL.

“Pemerintah harus berani dan tegas. Jangan sampai target zero ODOL hanya menjadi slogan,” imbuhnya.

Ia menyarankan agar balai pelaksana jalan mengoptimalkan jembatan timbang dan memperketat pengawasan di jalan nasional dan tol.

“Kita harapkan balai pelaksana jalan mengoptimalkan jembatan timbang dan tidak membiarkan truk ODOL melintas,” ujarnya.

Sementara itu, Tamanuri, anggota Komisi V lainnya, mendukung penuh pernyataan Andi Iwan. Tamanuri mengatakan, DPR RI akan segera menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat untuk menindak tegas truk ODOL.

“Kami akan segera sampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat. Kami ingin ada solusi permanen untuk mengatasi masalah ODOL,” kata Tamanuri.

DPR RI juga mendorong revisi undang-undang terkait denda bagi pelanggar ODOL.

“Jadi kalau anggota dewan yang ngomong itu cepet karena kan kami tiap bulannya ada rapat dengan menteri jadi kita kasih tau ini,” katanya,” tutupnya. (Luki)

Perbaikan Jalur Wisata Lampung Siap Sambut Libur Idul Fitri

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M Taufiqullah, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M Taufiqullah, ketika diwawancarai awak media. Foto: Luki.

Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung menyatakan kesiapannya terkait perbaikan ruas jalan wisata menjelang Idul Fitri 2024 mendatang.

Kepala Dinas BMBK Provinsi Lampung, M Taufiqullah, mengatakan pada persiapan Idul Fitri tahun ini pihaknya hanya fokus menyiapkan jalan daerah pada jalur wisata saja.

Sedangkan terkait persiapan jalan antar Provinsi menjadi kewenangan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Lampung dengan PT Hutama Karya (Persero).

“Kalau untuk kesiapan lebaran, jalan antar Provinsi yang menyiapkan PT Hutama Karya (Persero) dan BJPN. kalau kami hanya menyiapkan untuk jalan-jalan wisata saja,” katanya saat ditemui di Kantor Gubernur Provinsi Lampung, Rabu (27/3).

Selain melakukan perbaikan jalan, dilakukan juga perbaikan gorong-gorong di sepanjang jalur wisata bahari yang berada di pesisir Lampung.

Pada jalur wisata yang diutamakan adalah ruas jalan Lempasing- Padang Cermin.

Pihaknya pun sempat menginformasikan perbaikan ruas jalur wisata yang juga dilakukan pada ruas jalan Padang Cermin-Kedondong, Kedondong-Pardasuka, dan ruas jalan Pringsewu-Padarsuka.

Lalu ruas jalan Pringsewu-Kalirejo, dan ruas jalan Gedong Tataan-Kedondong.

Jalur tersebut menurutnya menjadi sejumlah ruas jalan yang kerap digunakan sebagai akses menuju kawasan wisata.

Ia juga mengklaim telah memberikan perintah kepada UPTD terkait untuk bergerak melaksanakan perbaikan dan menutup lubang selama bulan puasa.

Sehingga, lanjutnya, disaat musim mudik lebaran dan liburan tiba, jalan tersebut bisa digunakan pemudik dan wisatawan.

“Di daerah, pemudik yang ingin berwisata menuju wilayah pesisir itu yang paling banyak,” pungkasnya. (Luki)

48 Siswa SMA Negeri 1 Liwa Lolos SNBP

Liwa (Netizenku.com): SMA Negeri 1 Liwa Lampung Barat, meloloskan 48 siswa-siswi pada penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi Negeri dari jalur Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) Tahun Pelajaran 2023-2024, yang diumumkan hari ini.

Menanggapi keberhasilan 48 siswa-siswi menembus PTN jalur seleksi SNBP tersebut, Kepala SMA Negeri I Liwa, M Suharyadi, mengucapkan rasa syukur, karena jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, yakni 36 siswa-siswi.

“Alhamdulillah, ini patut kita syukuri karena selain jumlah yang diterima melalui jalur SNBP meningkat, PTN yang berhasil di tembus juga merupakan PTN terbaik, seperti UGM, Unpad, Undip, UVN, Unila dan Itera, serta berbagai PTN lainnya,” kata Suharyadi.

Capaian tersebut selain berkat bimbingan guru dalam proses belajar mengajar, juga pendampingan yang dilakukan terhadap siswa dalam memilih fakultas dan PTN, dan yang tidak kalah penting adalah dukungan komite sekolah dan orang tua siswa-siswi.

“Saya ucapkan terimakasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Liwa, para wakil kepala sekolah, dewan guru, staf tata usaha dan komite sekolah serta orang tua, karena kebersamaan dan dukungan orang tua itu merupakan faktor penting dalam meraih prestasi,” ujarnya.

Untuk siswa yang belum diterima melalui jalur SNBP, kata Suharyadi, mudah-mudahan akan masuk PTN sesuai dengan cita-cita, melalui jalur lain, seperti Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT), ada juga jalur penerimaan mahasiswa baru berbasis prestasi dan mandiri.

“Tahun 2023, jumlah siswa SMA Negeri 1bLiwa yang masuk PTN mencapai 80 persen, dari semua jalur penerimaan termasuk yang ikatan dinas, jadi bagi yang belum lolos, tetap belajar, berdoa, untuk mengikuti seleksi,” harapnya. (Iwan)

Marindo Lantik Kadis Dukcapil Pringsewu

Pringsewu (Netizenku.com): Pj Bupati Pringsewu Dr Marindo Kurniawan, S.T., M.M., melantik dan mengambil sumpah Sudarsih, S.E. sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prosesi pelantikan pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) ini digelar di Aula Utama Pemkab Pringsewu, Selasa (26/3), dihadiri Sekretaris Daerah Drs.Heri Iswahyudi, M.Ag., beserta asisten dan staf ahli, serta sejumlah kepala perangkat daerah setempat.

Marindo mengatakan, pelantikan ini merupakan hasil dari proses seleksi terbuka JPTP 2023, di mana dalam setiap tahapannya dilakukan secara terukur dan sistematis sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan bagian dari upaya perencanaan, penataan hingga pengelolaan SDM di lingkungan Pemkab Pringsewu, dan hasil assessment tersebut telah diajukan dan mendapat rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara,” katanya.

Sebelum melaksanakan pelantikan pejabat JPTP hasil seleksi terbuka ini, pihaknya telah terlebih dahulu mendapatkan Surat Persetujuan Pelaksanaan Pelantikan dari Menteri Dalam Negeri, dengan berpedoman pada Surat Mendagri No.821/5492/SJ tanggal 14 September 2022, dan setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

“Saya berharap terjalin komunikasi dan sinergitas yang baik dengan saya selaku Penjabat Bupati Pringsewu, mengingat tugas ibu yang multi dimensi. Tak hanya bertanggungjawab kepada Penjabat Kepala Daerah, namun juga berkoordinasi dan diawasi langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.

Hal ini menurut Marindo sejalan dengan cita-cita dan tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, sehingga perlu dibangun aparat berintegritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik, menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Pringsewu. (Rz)

Mendagri Minta DPRD Tubaba Segera Usulkan 3 Nama Calon Pj Bupati

Tulangbawang Barat (Netizenku.com): Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kembali menyurati Ketua DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) untuk mengusulkan tiga nama calon Penjabat Bupati Tubaba, lantaran Drs.M. Firsada akan berakhir masa jabatannya pada 22 Mei mendatang.

Surat tersebut bernomor:100.2.1.3/1489/SJ perihal usul nama calon penjabat bupati/wali kota yang berakhir pada bulan Mei 2024 yang ditandatangani atas nama Mendagri, Sekjen Kemendagri H. Suhajar Diantoro, M.Si di Jakarta pada 25 Maret lalu.

“Soal siapa 3 nama calon Penjabat (Pj) Bupati Tubaba yang menjadi usulan dewan, ini baru akan kita bahas di tingkat fraksi. Karena suratnya juga baru diterima sekretariat DPRD Tubaba,” kata Ketua DPRD Tubaba, Ponco Nugroho, ST., melalui sambungan ponselnya, Selasa (26/3).

Menurutnya, tiga nama yang akan diusulkan DPRD Tubaba merupakan pejabat dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat eselon II. Ini sesuai amanat Pasal 201 ayat (9) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

“Pasal ini menegaskan bahwa untuk mengisi kekosongan Penjabat Bupati/Walikota yang berakhir masa jabatannya pada bulan Mei Tahun 2024, diangkat penjabat bupati/walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama provinsi. Dan masa jabatannya adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama/berbeda,” jelasnya.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD, lanjut dia, Mendagri meminta dapat mengusulkan tiga (3) nama calon Penjabat Bupati untuk menjadi bahan pertimbangan menteri dalam menetapkan Pj Bupati.

“Siapa tiga nama itu, kami belum dapat memastikan karena ini masih dalam proses pembahasan,” tukasnya.

Diketahui, dalam surat Mendagri yang ditujukan kepada Ketua DPRD. Menteri memberikan tenggat waktu pengusulan tiga nama Calon Pj Bupati Tubaba hingga 1 April mendatang. (Arie)

DBD Lampung Capai 1.909, Pemprov Keluarkan SE

Gambar hanya ilustrasi. Foto: Ist.

Gambar hanya ilustrasi. Foto: Ist.

Bandarlampung (Netizenku.com): Gubernur Provinsi Lampung, Arinal Djunaidi, telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 38 Tahun 2024 sebagai respon terhadap peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) yang masih terus berlanjut.

Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Lampung, telah terjadi sebanyak 1.909 kasus DBD dan 10 kematian akibat penyakit tersebut sepanjang Januari hingga Maret minggu ke-3 tahun 2024.

Dalam SE tersebut, Gubernur Lampung menyoroti pentingnya perhatian dan dukungan dari pemerintah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan pengendalian DBD. Arinal Djunaidi menegaskan bahwa penanganan DBD harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan fokus pada pemberantasan jentik nyamuk sebagai upaya utama.

“Kabupaten/kota agar dapat memberi perhatian dan dukungan terhadap pencegahan dan pengendalian DBD,” ungkap Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi melalui SE yang dikutip oleh Lentera SL Selasa (26/3).

Penggunaan pengasapan, imbuh dia, atau fogging menggunakan insektisida dianggap tidak cukup efektif karena hanya mampu membunuh nyamuk dewasa dan berpotensi berbahaya bagi kesehatan manusia. Sebagai gantinya, Gubernur Lampung mendorong gerakan serentak pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan pendekatan menguras, menutup, mendaur ulang (3M Plus), serta Gerakan satu rumah satu jumantik (G1R1J) yang diintensifkan.

Ia juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penanganan DBD serta intervensi cepat jika terjadi peningkatan kasus di suatu wilayah.

Pemerintah daerah diminta untuk memantau dengan cermat dan segera bertindak jika terdapat lonjakan kasus DBD di wilayah masing-masing.

“Karena pengasapan atau fogging menggunakan insektisida hanya mampu membunuh nyamuk dewasa saja. Dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Oleh karenanya tidak melakukan secara rutin dan bukan strategi utama dalam pencegahan DBD,” tutupnya. (Luki)

Usai Dilantik, Aswarodi Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan dan Infrastruktur

Kepala Dinas Sosial, Aswarodi, ketika diwawancarai seusai diambil sumpah PJ. Bupati Lampung Utara. Foto: Luki.

Kepala Dinas Sosial, Aswarodi, ketika diwawancarai seusai diambil sumpah PJ. Bupati Lampung Utara. Foto: Luki.

Bandarlampung (Netizenku.com): Penanggung Jawab (PJ) Bupati Lampung Utara, Aswarodi, telah mengungkapkan rencana prioritasnya untuk masa jabatan Administrasi Pemerintahan Daerah (APD).

Ia mengungkapkan hal tersebut seusai dilantik oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Aswarodi menyoroti dua hal utama yang akan menjadi fokus utama pemerintahannya, yakni komoditas lokal dan infrastruktur.

Menurutnya infrastruktur dan pengembangan komoditas lokal akan menjadi pilar utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Lampung Utara.

“Pintasan kemiskinan ekstrim ini akan jadi salah satu fokus saya dalam rangka menjalankan tugas tugas PJ di Kabupaten Lampung Utara,” kata dia ketika diwawancarai seusai pengambilan sumpah oleh Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, Senin (25/3).

Selain itu, ia juga menegaskan komitmennya dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di wilayah tersebut.

“Penanggulangan kemiskinan ekstrim akan menjadi salah satu fokus utama saya. Kami akan berupaya keras untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Pihaknya pun menyiapkan target ambisius untuk mengurangi angka kemiskinan hingga mencapai angka yang lebih rendah dari sebelumnya.

Untuk itu dirinya bakal menggenjot setiap prioritas yang telah ia canangkan sehingga dapat terselesaikan ketika masa jabatannya telah habis.

“Ini kalau bisa semasa menjabat sebagai PJ, kalau bisa mungkin ini sudah bisa kita sentuh semua ini target akhir,” tutupnya. (Luki)

Jelang Idul Fitri Pemprov Lampung Pastikan Hewan Ternak Aman 

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lili Mawarti, ketika diwawancarai. Foto: Arsip Luki.

Bandarlampung (Netizenku.com): Menjelang Idul Fitri, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, menjamin hewan ternak di wilayahnya aman dari penyakit yang menyerang.

Untuk itu pihaknya memperketat semua titik lalu lintas ternak dan melarang sapi yang berasal dari Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah, masuk ke wilayah Lampung dalam rangka memastikan keamanan hewan ternak ketika memasuki Idul Fitri.

Kendati di Gunung Kidul penyakit membahayakan tersebut telah muncul kembali. Namun, pihaknya mengklaim sampai saat ini Provinsi Lampung tidak ditemukan kasus penyakit antraks yang menyerang hewan ternak.

“Alhamdulillah, terkait dengan penyakit antraks yang berada di Gunungkidul, belum sampai di Provinsi Lampung,” jelasnya.

Mengenai sistem sistem perketatan lalu lintas hewan, imbuhnya, pihaknya bekerja sama dengan Balai Karantina dan pos checkpoin.

“Petugas akan memeriksa surat ijin lalu lintas ternak dan menolak sapi yang berasal dari daerah yang terjangkit antraks,” tutupnya.

Untuk diketahui, antraks adalah penyakit menular serius yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Bakteri ini dapat membentuk spora yang sangat resisten dan mampu bertahan hidup selama bertahun-tahun.

Antraks paling sering menyerang hewan gembala seperti sapi, domba, kambing, dan kuda. Penyakit ini juga dapat menular ke manusia dan hewan lainnya.

Orang dapat terjangkit antraks jika mereka menghirup spora bakteri, makan makanan atau minum air yang terkontaminasi, atau terkena spora pada luka atau goresan di kulit.

Gejala antraks pada manusia dapat berupa demam, sakit kepala, dan nyeri otot. Pada kasus yang parah, antraks dapat menyebabkan kematian.

Hewan ternak rentan terhadap antraks jika mereka merumput di padang rumput yang terkontaminasi bakteri antraks. (Luki)

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi Lantik Aswarodi sebagai Pj. Bupati Lampung Utara

Gubernur Lampung ketika mengambil sumpah jabatan Pj. Bupati Lampung Timur, Asworodi. Foto: Diskominfo Lampung.

Gubernur Lampung ketika mengambil sumpah jabatan Pj. Bupati Lampung Timur, Asworodi. Foto: Diskominfo Lampung.

Bandarlampung (Netizenku.com): Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, secara resmi melantik Aswarodi sebagai Penjabat (Pj.) Bupati Lampung Utara di Balai Keratun Lt.III, Komplek Kantor Gubernur, Bandarlampung, pada Senin (25/3).

Pelantikan tersebut mengikuti Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-640 Tahun 2024.

Ia menyampaikan ucapan selamat kepada Aswarodi yang baru dilantik, sambil meminta agar ia segera menyesuaikan diri dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

“Pokok-pokok persoalan daerah pada bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah, ekonomi, sosial, hukum dan pemerintahan, serta lingkungan, yang telah di canangkan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah mendatang, perlu menjadi perhatian Saudara,” ujarnya.

Selain itu, Arinal juga menekankan pentingnya Aswarodi dalam memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Lampung Utara Tahun 2024, serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Utara.

“Penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga, konsolidasi antar perangkat daerah, serta kondusifitas daerah, harus tetap terjaga. Saya percaya, bahwa dengan kemampuan, dedikasi dan integritas yang Saudara miliki, Saudara mampu mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tambahnya.

Arinal juga menegaskan beberapa poin penting yang perlu menjadi perhatian para Penjabat Kepala Daerah. Di antaranya adalah larangan melakukan mutasi pegawai dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya, kecuali setelah mendapatkan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. (Luki)

 

Pelabuhan Panjang Kembali Jadi Jalur Alternatif Mudik

Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Sumbago. Foto: Luki.

Kepala Dinas Perhubungan, Bambang Sumbago. Foto: Luki.

Bandarlampung (Netizenku.com): Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Lampung bakal mengopersikan kembali pelabuhan panjang sebagai jalur alternatif penyebrangan pada mudik Lebaran 2024

Kepala Dishub Lampung, Bambang Sumbogo mengatakan skema penyeberangan pada mudik tahun ini mengalami sedikit perubahan, namun tetap dengan Pelabuhan Panjang menjadi jalur alternatif. Itu diharapkan dapat membantu memperlancar arus mudik.

“Pelabuhan Panjang akan menjadi alternatif penyeberangan bagi pengguna sepeda motor dari Pelabuhan Ciwandan di Cilegon,” kata dia kepada awak media, Senin (25/3).

Meskipun saat ini sedang dirapatkan, pihaknya berharap penggunaan Pelabuhan Panjang diharapkan dapat membantu masyarakat karena memiliki jarak tempuh yang lebih singkat dibandingkan Pelabuhan Bakauheni.

“Memang sekarang masih terus di rapatkan dengan Dirjen Perhubungan Laut, dan dengan adanya Pelabuhan Panjang ini dapat membantu masyarakat karena memiliki jarak tempuh yang lebih singkat dari pada di Pelabuhan Bakauheni,” katanya.

Selain itu, imbuhnya jarak tempuh Pelabuhan Ciwandan-Pelabuhan Panjang dan ke pusat Kota Bandarlampung lebih aman bagi pemudik motor.

Berdasarkan penerangannya, jika kapal milik Pelni tidak dapat melayani mudik di Pelabuhan Panjang, maka akan digunakan kapal kecil milik ASDP yang belum dioperasikan.

“Jumlah kapal yang akan digunakan akan dirapatkan kembali,” terangnya.

Bambang menambahkan, dengan dioptimalkannya semua dermaga di Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Indah Kiat, Pelabuhan BBJ Bojanegara, dan Pelabuhan Ciwandan, maka kapasitas untuk menampung pemudik akan lebih banyak sehingga pelayanan akan berjalan maksimal.

Sedangkan mengenai skema pembelian tiker, pengakuan dia, sedang pihaknya rapatkan.

“Untuk skema pembelian tiket masih dikoordinasikan kembali, tapi diharapkan bisa ada subsidi seperti tahun sebelumnya,” tutupnya. (Luki)